Berjasa dalam Pembangunan Kesehatan, Dua Kabupaten di Riau dapat Penghargaan dari Menkes RI

PEKANBARU - Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Terawan Agus Putranto memberikan tanda penghargaan bagi institusi yang telah berjasa dalam pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Riau. Penghargaan ini merupakan suatu bukti, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung bidang kesehatan untuk masyarakat.

Kelompok Asuhan Mandiri LC Rumbia I Desa Balam sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, ditetapkan sebagai Pemenang Pertama penilaian kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan TOGA dan akupressur tahun 2019 Kategori Kawasan Desa.

Sementara, Kelompok Asuhan Mandiri Bayangkara Jaya, Kepenghuluan bayangkara Jaya , kecamatan bagan Batu, Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagai Pemenang Kedua penilaian kelompok asuhan Mandiri Kesehatan tradisional melalui pemanfaatan TOGA dan akupressur tahun 2019 Kategori Kawasan Kota.

Sedangkan, Kelompok Asuhan Mandiri Melati Desa Intan Mulia Jaya, Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, ditetapkan sebagai Pemenang Ketiga penilaian kelompok asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan TOGA dan akupressur tahun 2019 Kategori Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil.

"Alhamdulilah kita dapat tiga penghargaan. Ini prestasi yang luas biasa dan harus dipertahankan, serta dikembangkan. Dalam kesehatan, pelayanan merupakan hal utama yang harus diberikan kepada masyarakat," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Jumat (8/11/2019).

Informasi yang diterima Syamsuar, jumlah penduduk Riau yang sudah didaftarkan ke dalam program JKN KIS dengan budget sharing hingga Oktober 2019 berjumlah 620.037 jiwa. Sedangkan data cakupan seluruh penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan sejumlah 4.592.796 jiwa atau sebesar 75,61 persen.

"Jadi masih ada sekitar 1.481.272 jiwa lagi yang belum memiliki jaminan kesehatan," ujar Syamsuar, dari jumlah tersebut masih banyak masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Permasalahan lainnya adalah adanya rencana kenaikan iuran. Kebijakan ini jelas sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah provinsi, baik kota maupun kabupaten dalam membiayai penduduk yang telah didaftarkan dalam pemerima bantuan iuran.

"Kita sedang mengupayakan masyarakat tidak mampu, mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit," jelas Syamsuar.

[grc]
loading...