Dissos PMD Kuansing Harus Tuntaskan BDT, Sastra: Kini Ada Pemegang Kartu PKH Tak Dapat Bantuan

TELUKKUANTAN - Tidak tuntasnya Basis Data Terpadu (BDT) untuk program perlindungan sosial di Kuantan Singingi (Kuansing), Riau telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Dimana, ada masyarakat yang memegang kartu PKH, tapi tidak dapat bantuan. Baru-baru ini, Kementerian Sosial RI akan menonaktifkan 7.352 orang pemegang KIS.

Kondisi ini telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat Kuansing. Tak sedikit yang melapor ke Anggota DPRD Kuansing, agar mendapat jalan keluar.

Seperti yang disampaikan Sastra Febriawan, Anggota DPRD Kuansing, Rabu (10/7/2019) pagi di Telukkuantan.

"Jelas-jelas mereka punya kartu PKH, tapi tak dapat bantuan sembako. Sementara, tetangganya dapat bantuan. Setelah saya telusuri, ternyata BDT itu yang tak tuntas," ujar Sastra.

Sastra mempertanyakan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dissos PMD) Kuansing yang tak mampu menuntaskan BDT.

"Apakah karena PLt, makanya tidak sepenuh hati bekerja? Padahal, setiap kali kita hearing sama Dissos PMD, kita selalu menekankan agar mereka menjemput bola. Sehingga, setiap tahun, penerima bantuan semakin bertambah, bukan berkurang," ujar Sastra.

Menurut Sastra, masih banyak masyarakat Kuansing yang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

"Okelah, kalau mereka yang keluar dari BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat, kemudian ditampung oleh Pemkab Kuansing. Lantas, bagaimana dengan mereka yang tak mendapat bantuan? Sementara mereka pemegang kartu PKH. Ini harus menjadi perhatian serius Dinas Sosial," kata Sastra.

Sementara itu, Napisman, Plt Kepala Dissos PMD mengakui memang ada warga pemegang kartu PKH tidak mendapatkan bantuan sembako.

"Itu kasuistis, saya tak ingat berapa jumlah warga yang tidak bisa mendapatkan bantuan sembako tersebut," ujar Napisman.

Dikatakan Napisman, pihaknya berusaha untuk menuntaskan BDT secara bertahap. Hal itu dilakukan karena keterbatasan personil. "Kalau sekaligus, tak mampu. Operator kita terbatas."

"Lagian, desa yang Musdes untuk penetapan masyarakat kategori pra sejahtera ini juga sedikit. Jadi, berapa ada, kita mukhtahirkan secara bertahap," kata Napisman.

Ditegaskan Napisman, pihaknya sudah berupaya memperjuangkan agar masyarakat prasejahtera di Kuansing tetap mendapat bantuan.

"Data kita sampaikan ke kementerian, kata kementerian sudah oke. Lalu, pas giliran penyaluran bantuan, saldo nol. Kita tanya sama pihak Himbara, mereka bilang cuma penyalur dan data berasal dari kementerian. Jadi, bingung juga kita," paparnya.

[grc]