Menolak Jadi Saksi, Haris Azhar Singgung Keterlibatan Prabowo di Penculikan Orang

JAKARTA - Direktur Lokataru, Haris Azhar menolak mentah-mentah permintaan dari tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya tidak bersedia untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres di MK hari ini," kata Haris dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Haris menjelaskan, alasannya tidak berkenan menjadi saksi lantaran dirinya merupakan bagian dari masyarakat yang selama ini menuntut akuntabilitas dan kinerja pengungkapan pelanggaran HAM. Menurut Haris, kedua pasangan calon, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto sama-sama memiliki catatan pelanggaran HAM.

"Di mana Bapak Jokowi tidak menjalankan kewajibannya untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Sementara Prabowo menurut laporan Komnas HAM merupakan salah satu yang patut dimintai pertanggungjawaban atas kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sepanjang tahun 1997-1998," ujar Haris.

Haris Azhar

Kendati begitu, dalam keterangannya, Haris memaparkan sejumlah poin adanya dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi. Salah satunya adalah dugaan keterlibatan aparat untuk memenangkan salah satu calon.

Hal itu sebagaimana terjadi pada AKP Sulman Aziz yang berkaitan dengan adanya perintah dari Kapolres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan kepada pasangan calon presiden.

"Bahwa dalam menangani kasus ini saya bekerja berdasarkan pada hasil kerja advokasi, kecocokan atas dugaan dan fakta yang terjadi," ujarnya.

Berkaitan dengan pemaparannya itu, Haris berpandangan, sosok yang lebih tepat dalam memberikan kesaksian secara langsung di MK adalah AKP Sulman Aziz.

"Silakan gunakan keterangam yang telah ada, dan dalam hal ini saya menilai lebih tepat apabila Bapak AKP Sulman Aziz langsung yang hadir," ujarnya.

(qlh)

loading...