Jakarta (Inforiau.ID) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan pergantian kepemimpinan partai beringin tidak bisa digelar hanya karena desakan dari segelintir kalangan di internal partai.
Idris mengatakan, pergantian sturktur kepemimpinan partai diatur melalui Musyawarah Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
“Itu udah ada di sana. Munas satu dan dua ditentukan DPD 1. Itu ada AD/ARTnya,” kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, bilangan Jakarta Barat, Minggu (12/11).
Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam lima tahun. Munas salah satunya berwenang untuk memilih dan menetapkan ketua umum partai.
Pasal 32 Ayat 3(a) AD/ART Golkar sementara itu menjelaskan, partai bisa menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa jika dihadapkan pada kegentingan yang memaka. Munaslub diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
Menurut Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago Status Setnov itu dinilai akan membebani partai Golkar.
“Tentu Setnov akan jadi beban, tak hanya bagi Golkar, tapi bagi DPR juga,” ujar Pangi, Sabtu (11/11), dikutip dari CNNIndonesia.com
Pangi menjelaskan, gesekan di internal pengurus Partai Golkar diprediksi akan kembali marak pasca penetapan tersangka Setnov. Apalagi, katanya, di internal Golkar terdapat faksi-faksi.
Kata Pangi, jika tak mampu mengelola konflik dengan baik, maka gesekan antar faksi itu justru akan memperburuk citra Golkar dan mengakibatkan buruknya konsolidasi politik.
“Kasus Setnov jika dibiarkan berlarut-larut, ini punya potensi konflik dan gesekan internal Golkar akan membesar, itu tampaknya tidak bisa dibendung,” ujarnya.
Berdasarkan survei PolMark Research Center pada 9-20 September 2017, elektabilitas Partai Golkar mencapai 9,2 persen. Angka itu menurun ketimbang elektabilitas Golkar pada Pemilu 2014 yang mencapai 12,1 persen.
“Citra dan elektabilitas Golkar ke depannya akan semakin tergerus jika Setnov terus dibiarkan memimpin Golkar. Harusnya Golkar sudah mulai berkaca karena elektabilitasnya terganggu karena kasus korupsi yang menyandera ketua umum dan kadernya,” ujarnya.
Golkar, kata Pangi, membutuhkan sosok figur baru yang bisa menggantikan Setnov untuk membangun kembali pondasi kepercayaan masyarakat yang hilang terhadap Golkar.
“Golkar butuh penyegaran sehingga bisa memompa kembali trust building masyarakat terhadap Golkar. PR utama Golkar adalah menemukan sosok figur baru mengantikan Setnov,” ujarnya.
Desakan agar Golkar merombak kepemimpinan muncul karena elektabilitas partai menurun sejak Setya Novanto tersandung kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakri berharap desakan agar Setya Novanto mundur dari jabatan tidak melanggar ketentuan yang diatur AD/ART.
“Kalau ada harapan boleh saja, tapi jangan ada pemaksaan. Yang penting Golkar bersatu,” ujar Ical. (TW)
