JAKARTA – Partai Demokrat merasa terganggu dengan tudingan PDIP yang menyalahkan Partai Demokrat dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertanggung jawab dalam korupsi proyek e-KTP. Akibatnya, tudingan ini juga merembet ke arah koalisi yang sedang dibentuk bersama PDIP dalam mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019.
“Ya kalau dibilang mengganggu ya sangat mengganggu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan saat dihubungi, Jumat (23/3/2018).
Menurut Syarief, meskipun koalisi ini masih dalam wacana, pihaknya meminta harus ada sikap saling menghargai antara partai politik, apalagi yang sudah tergabung dalam suatu koalisi.
“Kita kan harus saling menghargai. Koalisi itu harus saling menghargai,” ucapnya.
Syarief mengaku, koalisi antara Demokrat dengan PDIP baru sebatas wacana. Demokrat pun akan berpikir ulang untuk melanjutkan komunikasi dengan PDIP.
“Kita kan bilang, ini kan kemungkinan. Kemungkinan itu kan bisa iya, bisa tidak. Lihat saja nanti,” terangnya.
Sebelumnya Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan menyebut partainya masih membuka peluang kepada Partai Demokrat untuk berkoalisi mendukung Joko Widodo di Pemilu 2019. Padahal kedua partai saat ini sedang perang dingin akibat pernyataan Setya Novanto soal terseretnya Puan Maharani hingga Pramono Anung dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Hal itu membuat PDIP menuding Partai Demokrat dan pemerintahan saat itu yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bertanggungjawab.
Menurut Arteria persoalan koalisi dan kasus hukum adalah dua hal yang berbeda, sehingga peluang untuk membangun koalisi masih sangat dimungkinkan.
“Itu adalah dua hal yang terpisah. Politik itu kan sangat dinamis dan sangat dewasa. Tidak mungkin karena ada noda seperti ini tiba-tiba kita berhenti,” ucapnya.
(Baca Juga: PDIP Tetap Terima Koalisi Demokrat Meski Hubungan Keduanya Tengah Memanas)
Anggota Komisi III DPR itu meyakini hubungan antara PDIP dan Demokrat berjalan baik hingga saat ini.
“Masih ada, (pimtu koalisi) masih terbuka. Itu saja, jadi kita memberikan ruang untuk publik beripikir objektif,” tegasnya.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta pemerintah SBY melalui Mendagri saat proyek e-KTP disahkan, Gamawan Fauzi untuk bertanggung jawab. Hasto menilai Gamawan memiliki tanggung jawab moral untuk menjelaskan akar masalah dari kasus korupsi e-KTP. Demokrat pun membalasnya melalui Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang menilai pernyataan Hasto tak masuk akal.
(erh)
