LAMPUNG – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyikapi aksi petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang ikut berdemo di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat 1 Maret 2019. Dalam aksi itu, Amien Rais menyebut ada gejala ‘kecurangan luar biasa sejak enam bulan lalu’.
Hasto menilai apa yang disampaikan Amien Rais berbahaya, karena berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilihan umum (pemilu).
“Bapak Amien Rais melakukan upaya yang menurut saya sangat berbahaya,” ujar Hasto saat konsolidasi internal PDIP di Lampung Tengah, Jumat malam.
Menurut Hasto, sejak dulu PDIP konsisten agar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu diperbaiki dan penyelenggara pemilu tetap netral. “Bagaimana agar alat-alat negara tidak boleh digunakan (disalahgunakan),” kata Hasto.
(Baca juga: Amien Rais Ikut Demo di Kantor KPU)
Sebab, menurut Hasto, PDIP memilki pengalaman buruk di masa lalu. Terutama pada Pemilu 2004 dan 2009, yang merupakan era ketika PAN terlibat dengan kekuasaan era Presiden SBY. Dia menekankan, situasi yang sama seperti 2004 dan 2009 itu tak akan terjadi pada Pemilu 2019.
“Karena itulah justru ketika kita berada dalam kekuasaan pemerintahan kita tidak ingin menggunakan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar,” kata Hasto.
Hasto menegaskan, partainya tak akan menggunakan cara-cara kotor seperti di era Orde Baru yang dikritisinya. Sebagai contoh, Orde Baru dikritik karena KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
PDIP menurutnya memegang prinsip itu dengan tak membolehkan adanya nepotisme dalam pengelolaan daftar caleg. Aturan itu membatasi maksimal hanya dua dari satu keluarga yang boleh menjadi caleg. Itupun tak boleh dalam satu tingkatan di dapil yang sama.
“Ada yang mengaku tokoh reformasi, dulu getol bicara nepotisme, eh sekarang partainya, empat anaknya itu menjadi caleg di partai tersebut,” kata Hasto.
(qlh)
