oleh

Dirjen Gakkum KLHK: Cegah Kejahatan Kehutanan, Penegakan Hukum Harus Tegas dan Masyarakat Ikut Mengawasi

PEKANBARU – Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani menilai, selain penegakan hukum yang tegas, peran masyarakat dalam mengawasi kejahatan kehutanan merupakan upaya yang sangat penting dilakukan untuk mencegah kejahatan kehutanan.

Menurutnya, jika masyarakat sudah mengawasi praktek kejahatan kehutanan, maka penegakan hukum yang tegas akan mengikuti. Apalagi, dampak kejahatan kehutanan ini tidak main-main. Selain kerugian finansial yang ditanggung negara, potensi bencana alam akibat kerusakan hutan pun menghantui.

banner 300x250

“Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan masyarakat harus bersinergi. Karena tak dipungkiri, peran masyarakat inilah yang paling penting untuk mengawasi kejahatan-kejahatan kehutanan secara langsung. Termasuk membantu untuk tidak membakar hutan,” ujar pria yang akrab disapa Roy ini pada acara ngobrol pintar dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Balai Pertemuan Gedung PWI Riau, Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, Senin (22/4/2019).

Untuk melakukan penegakan hukum yang tegas, Roy mengakui, bahwa permasalahan umum dalam memberantas kejahatan kehutanan ini ialah keterlibatan elit – elit negara dan oknum penegak hukum.

“Kita tidak memungkiri ada keterlibatan elit-elit tersebut, tetapi kita tetap optimis dengan bantuan semua pihak, permasalahan ini bisa diatasi,” jelasnya lagi.

Sebagai contohnya, Roy merincikan kasus-kasus yang sudah diusut oleh Ditjen Penegakan Hukum KLHK. Sanksi yang diterapkan pun berbeda sesuai dengan tindak kejahatan kehutanan yang dilakukan, diantaranya berupa teguran, pencabutan izin, hingga denda berjumlah triliunan rupiah.

“Kita terus bekerja sama dengan banyak pihak, hal ini membuktikan bahwa negara sangat serius menangani kejahatan kehutanan. Setiap dua hari sekali, ada satu kasus yang dibawa ke pengadilan. Bahkan ada yang digugat hingga Rp1 triliun,” tukasnya.

Sebagai informasi, acara ngopi pintar PWI Riau bersama Ditjen Penegakan Hukum KLHK ini juga dihadiri oleh Guru Besar Perlindungan Hutan IPB Prof. Dr. Ir H. Bambang Hero Saharjo, M.Agr, Ketua PWI Riau Zulmansyah Sekedang, dan awak media.