oleh

Selama 6 Bulan, Tercatat 10 Kasus Pelanggaran Perda di Kepulauan Meranti

SELATPANJANG – Mulai Januari hingga Juni 2020 atau selama 6 bulan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepulauan Meranti, Riau mencatat 10 pelanggaran peraturan daerah (Perda).

Adapun 10 kasus pelanggaran Perda dan telah dilakukan penindakan antara lain Perda tentang ketertiban umum sebanyak 3 kasus pelanggaran, Perda tentang Gedung dan Bangunan ada 4 kasus pelanggaran, serta Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebanyak 3 kasus pelanggaran.

Demikian diungkapkan Kepala Satpol Kepulauan Meranti, Helfandi SE MSi dalam rapat kerja DPRD Kepulauan Meranti bersama Satpol PP Kepulauan Meranti, Selasa (30/7/2020) lalu.

Dijelaskan Helfandi, terkait tupoksi perlindungan masyarakat, dalam penyelenggaraannya Satpol PP dibantu oleh Satlinmas yang saat ini berada dibawah koordinasi Satpol PP.

“Satlinmas dalam penanganan dan pembinaannya dibawah Satpol PP, sudah ada aturan yang mengatur tentang itu, ” ujarnya.

Dalam rapat kerja itu juga dibahas terkait pengamanan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 nantinya, Satlinmas dibawah koordinasi Satpol PP untuk membantu keamanan di TPS-TPS dan lain sebagainya.

“Selain itu, Satpol PP juga berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti serta Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terkait keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan Pilkada berlangsung.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi SE beserta anggota memberikan apresiasi atas kinerja Satpol PP melakukan berbagai upaya tanggap darurat Covid-19 ini. Namun, dibidang penegakan Perda, Komisi I meminta kepada Satpol PP untuk saling berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait seperti persoalan ketertiban dalam mendirikan bangunan agar tidak melanggar Perda.

Melihat situasi perkembangan situasi sosial saat ini, banyaknya anak-anak usia sekolah yang berkumpul-kumpul di waktu malam hari melewati jam-jam yang sudah tidak wajar hendaknya menjadi perhatian dari Satpol PP untuk ditertibkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Selain itu, kata Fauzi, pemahaman tentang penafsiran Perda antara DPRD dengan Satpol PP perlu dibangun dalam satu persepsi tafsiran.

“Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan tafsir yang berujung polemik, saat Perda tersebut diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.