oleh

FKPMR: Forum TJSP Harus Dibentuk Sesegera Mungkin

PEKANBARU – Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR), Azlaini Agus mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk segera membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Hal tersebut dia sampaikan saat menggelar audiensi dengan Komisi III DPRD Riau, dimana masalah TJSP ini dikemukakan oleh Anggota Komisi III DPRD Riau, Syamsurizal.

banner 300x250

Syamsurizal mengungkapkan bahwa permasalahan TJSP ini sudah dituangkan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2012 dan kemudian dilanjutkan dengan Pergub tahun 2015. Sayangnya, regulasi ini tidak dioptimalkan oleh pemerintah.

“Pemerintah harus sesegera mungkin membentuk itu, soal penempatan siapa isi dalam forum itu, kita tidak bisa intervensi,” kata Azlaini kepada GoRiau.com, Rabu (27/1/2021).

Selama ini, Azlaini melihat perusahaan dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibilities (CSR) terkesan asal-asalan, sehingga forum TJSP diharapkan bisa menertibkan penyaluran ini.

“Perusahaan itu kan kalau tidak dikontrol, mereka akan berbuat sesuka hati, misalnya soal CSR ini, mereka bilang sudah menyerahkan, kepada siapa diberikan kita kan tidak tahu,” lanjutnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Riau, Syamsurizal mengimbau kepada pemerintah untuk sesegera mungkin menjalankan amanat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Riau.

Dikatakan Politisi PAN ini, forum ini belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dia sangat berharap agar Pemprov bisa membentuk forum ini dan selanjutnya diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

“Nanti forum itu ada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota juga, jadi dia simultan sifatnya. Begitu juga, perusahaan harus siap berkoordinasi dengan forum ini supaya Corporate Social Responsibilities (CSR) bisa dirasakan masyarakat. Ini tujuannya supaya CSR bisa dirasakan rakyat,” ujar Legislator Dapil Rokan Hulu ini kepada GoRiau.com, Selasa (26/1/2021).

Dalam forum itu, kata Syamsurizal, Gubernur akan menunjuk perwakilan pemerintah sebagai ketua forum dan anggotanya terdiri dari para akademisi, akuntan senior dan juga tokoh masyarakat.

“Kita sering mengimbau ke pemerintah daerah soal ini, kalau ini sudah dibentuk, tidak ada lagi oknum yang bisa semena-mena memakai dana CSR ini, jadi forum ini seperti Bappeda gitu, ada tahap perencanaannya,” tambahnya.