oleh

KH Abdurrahman Qoharuddin Dikukuhkan Jadi Ketua FKUB Riau, Pesan Wagubri Tolong Jaga Kerukunan Umat Beragama

PEKANBARU – KH Abdurrahman Qoharuddin secara resmi dikukuhkan menjadi Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Riau periode 2021-2024. Pengurus FKUB Riau yang baru ini dikukuhkan langsung oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Kamis (10/6/2021).

Pengukuhan pengurus FKUB Provinsi Riau ini juga dilaksanakan dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (10/6/2021) sore.

banner 300x250

KH Abdurrahman Qoharuddin merupakan ketua Ittihadul Muballighin Riau yang juga ketua Dewan Syuro PKB Riau. Ia juga merupakan pengasuh pondok pesantren Al Kautsar Pekanbaru.

Wagubri Edy Natar Nasution berharap kepada pengurus FKUB Riau yang baru dilantik ini agar dapat menjalin hubungan baik dengan antar sesama umat beragama di Riau.

“Kami yakin forum ini adalah forum yang mulia, forum yang di dalamnya diduduki oleh orang-orang yang memiliki integritas yang baik. Kita tahu bahwa negara kita, khususnya Provinsi Riau ini kehidupan masyarakatnya sangat heterogen, ada banyak etnis, suku dan agama, maka sangat diperlukan rasa toleransi,” ujarnya.

Kerukunan umat beragama, kata Wagubri merupakan sektor yang sangat strategis dalam mewujudkan kesatuan bangsa dan tanah air.

“Jika umat beragama dalam suatu negara selalu rukun damai dan bersatu maka sudah barang tentu stabilitas keamanan dan ketertiban akan terjamin dan kesatuan bangsa dan masyarakat juga tentu akan terpelihara,” ujar Wagubri.

Hal tersebut lah yang menjadi dasar mengapa kerukunan umat beragama dikatakan sebagai sektor yang sangat strategis dalam mewujudkan kesatuan bangsa dan tanah air.

“Akan tetapi sebaliknya jika kerukunan antar umat beragama baik intern agama maupun internal salah satu agama kondisinya tidak baik, selalu terjadi perselisihan maka dengan sendirinya bangsa dan tanah air kita juga akan menjadi rapuh,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut ia mengajak semua pihak untuk mencermati kembali peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 yang isinya mengatur tentang Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.

Wagubri menerangkan bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki peran besar, karena di dalam peraturan bersama tersebut dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap usaha penduduk yang melaksanakan ajaran agama dan ibadah pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

“Selain itu tidak menyalahgunakan atau menodai agama serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum,” pungkasnya