PEKANBARU- Realiasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Riau nampaknya mustahil untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya, hingga bulan ini program tersebut belum mencapai 10 persen.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau melalui Ketua Tim Percepatan PSR, Eko Siallagan, mengungkapkan dari anggaran total 26.500 hektar yang disiapkan, baru sekitar 400 hektar lebih yang mendapatkan dana tersebut.
Dijelaskan Eko, skema pengajuan PSR untuk saat ini, sejak tahun 2020 sudah melalui dua jalur, jalur pertama adalah melalui Dinas Perkebunan, dijalankan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota/Provinsi. Kemudian, jalur kedua adalah melalui PT Surveyor Indonesia (SI) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun).
“Dari dua jalur ini nanti akan berproses sampai ke Rekomtek di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yaitu pencairan dana Rp 30 juta untuk satu hektar kebun sawit milik Petani Sawit,” kata Eko, Sabtu (6/11/2021).
Di jalur Dinas Perkebunan Provinsi, pengajuan PSR saat ini ada sekitar 3000an hektar lahan yang masih verifikasi Disbun Provinsi, sedangkan di jalur SI jumlahnya lebih dari itu. Hampir semua yg melalui Jalur SI, prosesnya terhenti di penerbitan SK Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL).
“Harapan kita tertumpu di jalur pengajuan SI, kalau CPCL keluar, dilanjutkan ke Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Dirjenbun, dananya akan langsung dicairkan. Jadi, optimalisasi pengajuan di jalur SI sangat kita harapkan, supaya dapat mendongkrak capaian PSR di Provinsi Riau tahun 2021” tutur Mahasiswa S3 Lingkungan Universitas Riau ini.
Tanpa ingin menyalahkan siapapun, Eko menjelaskan bahwa 84 persen petani gagal usul PSR adalah karena terbentur di kawasan hutan. Padahal banyak kebun sawit yang sudah berusia 20 tahun.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Jika persoalan kawasan hutan ini bisa diselesaikan, Eko meyakini realisasi PSR bisa mencapai angka 94 persen dari total 26 ribu tersebut. Disamping sosialisasi juga yang kurang maksimal.
“Jadi semua pihak harus bahu membahu, Pemprov Riau, Pemkab/kota, Asosiasi Sawit, GAPKI, LSM-LSM untuk membantu capaian target ini,” tuturnya.
Lebih jauh, Eko mengakui dirinya banyak dihubungi oleh petani-petani yang menunggu proses pencairan dana PSR untuk me-replanting sawitnya. Tujuannya, agar produksi sawit yang dihasilkan melalui program PSR ini bisa lebih berkualitas.
“Jadi, di kalangan petani, mereka sudah menunggu-nunggu ini, mereka semangat mau replanting sawit, bahkan ada kelompok tani yang mengurangi intensitas pemupukan dan perawatan karena sawitnya mau di replanting, tetapi sampai saat ini sawit mereka tak kunjung direplanting” tutupnya.
