Inforiau.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Riau meraih peringkat kedua nasional dalam klasifikasi provinsi pada penilaian Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Ilham Akbar Habibie, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).
Penganugerahan tersebut diselenggarakan PII bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap penerapan praktik keinsinyuran yang profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Sistem pengukuran IKD mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
Penilaian tersebut mencakup empat aspek utama, yakni kebijakan, sumber daya manusia, proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Riau menjadi satu dari enam provinsi yang diundang khusus dalam penganugerahan IKD Tahun 2026.
Lima provinsi lainnya yakni Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara, dan Sulawesi Selatan.
Keenam provinsi tersebut terpilih setelah mengikuti rangkaian proses pengisian data, verifikasi, hingga asesmen yang dilakukan Dewan Asesor PII sejak Juli 2026.
Capaian Riau tersebut merupakan hasil kerja bersama 21 Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Proses penilaian dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau bersama Pengurus Wilayah PII Provinsi Riau.
Asesmen meliputi penyusunan kebijakan tertulis, pendataan Aparatur Sipil Negara (ASN) berlatar belakang teknik, fasilitasi sertifikasi keinsinyuran, serta pendokumentasian proyek dan inovasi keteknikan di masing-masing instansi.
Kepala BKD Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam proses penilaian tersebut.
Menurutnya, pengukuran IKD 2026 merupakan pengukuran keinsinyuran daerah pertama yang dilaksanakan secara nasional, sehingga proses tersebut juga menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dan PII.
“Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Budi Fakhri.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memperkuat ekosistem keinsinyuran daerah secara berkelanjutan.
Salah satunya dengan mendorong ASN berlatar belakang teknik untuk mengikuti sertifikasi profesi keinsinyuran guna meningkatkan kualitas tata kelola pembangunan di Provinsi Riau.
Dalam kegiatan tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto turut didampingi Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fakhri, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Decy, serta Dewan Pembina PII Riau yang juga Ketua Umum DPP ASPEKNAS, H Aswandi.
Hadir pula Dewan Penasehat PII Riau Irving Kahar Arifin, Ketua PII Provinsi Riau Ulul Azmi, serta Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Kelembagaan PII Riau Pipin Azrin.
