Bupati Irwan Sebut Pemecatan Honorer di Setwan Karena Jumlah yang Tidak Rasional

SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, menanggapi terkait pemecatan pegawai honorer di Sekretariat DPRD Meranti. Ia mengatakan pemecatan itu bukan disebabkan kurangnya alokasi anggaran namun jumlah tenaga honor di sekretariat itu sudah tidak rasional.

"Pengurangan jumlah pegawai honorer di Setwan itu bukan karena kita tak punya uang, tapi ini lebih ke rasionalisasi, karena alokasinya itu sudah tidak rasional lagi, sehingga jumlahnya tercatat 200 lebih, sehingga tidak tau lagi mau bekerja sebagai apa disana," kata Bupati Irwan, Selasa (07/01/2020).

Bupati juga minta kepada Bappeda dan OPD terkait untuk menyusun anggaran berbasis kinerja bukan berbasiskan mimpi belaka, sehingga lebih selektif lagi dalam melakukan penjaringan pegawai honorer.

"Anggaran yang disusun berbasis kinerja, bukan mimpi. Sehingga ini rasional, patut dan bisa dipertanggungjawabkan," kata bupati.

Bupati juga menyinggung banyaknya pegawai honorer 'siluman' yang ada di Sekretariat DPRD dan OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Saya juga dapat laporan ada yang menerima gaji setiap bulan tapi dia bekerja di Malaysia. Tapi ini tak bisa kita buka, karena akan memalukan yang bersangkutan. Dan ini bisa dikatakan Moral Hazard, atau penyimpangan moral, saya tekankan ini akan mendapatkan sangsi, baik yang menerima maupun yang memasukkannya, sehingga apa yang menjadi hak kita bisa diterima dengan hallalan thoyiban," ujar bupati.

Dikatakan bupati, ketika dilakukan verifikasi ulang terhadap pegawai honorer, memang ditemukan ada beberapa pegawai honorer yang tidak diketahui rimbanya, namun namanya tercatat di absen Sekretariat DPRD.

"Dari hasil verifikasi kita temukan ada 10 orang tidak tau kemana dan 10 orang tidak pernah masuk kerja, itu yang terdeteksi di DPRD," ungkap bupati.

Selain di DPRD, Bupati juga mengatakan bahwa pihaknya juga mendapatkan laporan yang sama di Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

"Dari pencermatan yang dilakukan menyeluruh ternyata ada di dua OPD,di Setwan dan di kebersihan. Penyapu jalan juga disinyalir seperti itu dan ini juga akan kita tertibkan yang seperti itu Ada penyapu jalan berada diluar daerah dan menyuruh orang lain yang bekerja gaji dibagi dua, ini tak betul namanya. Tujuan kita merekrut honorer itu kan untuk janda dan orang miskin supaya mereka ada pekerjaan dan penghasilan," terang Irwan.

Terhadap temuan adanya pegawai honorer 'siluman' dalam jumlah sangat banyak yang disampaikan oleh anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti Dr M Tartib, Bupati mengatakan agar data itu disampaikan kepadanya agar tidak terkesan fitnah.

"Jika dia punya data bawa kesini, jangan sembarang bicara bisa bahaya juga. Sampaikan saja ke kita, jika ada seperti itu pasti akan kita pecat," ujar Irwan lagi.

Bupati pun mengatakan, sebelum anggota DPRD mengajukan uji petik terdapat OPD lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, dia meminta agar DPRD melakukan uji petik terlebih dahulu terhadap honor yang dibayarkan menggunakan dana aspirasi.

"Diuji petik dulu orang yang dibayarkan dengan dana aspirasi setelah DPRD baru OPD yang dilakukan. Jangan sampai seperti pepatah buruk muka cermin yang dibelah, jadi yang kita olah kan data, jika sifatnya hanya asumsi dan opini itu tujuannya sudah mengarah ke fitnah dan itu tidak baik," pungkas Irwan.

[grc]