Tanah Milik TNI/Polri dan Sekolah di Riau Banyak Belum Miliki Legalitas

PEKANBARU - Persoalan tanah di Provinsi Riau, selalu menjadi masalah yang tak terselesaikan. Bahkan, ada masyarakat dan instansi vertikal yang belum memiliki legalitas aset tanah yanh dimiliki dalam bentuk sertifikat.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, Syahrir mengatakan, di Provinsi Riau masih banyak ditemukan permasalahan legalitas aset tanah milik TNI/Polri dan sekolah yang belum dalam bentuk sertifikat yang terdaftar.

"Saya kembali mengingatkan, terutama kepada instansi vertikal seperti TNI/Polri yang memiliki aset tanah di Riau, untuk segera mendaftarkannya. Agar bisa segera diterbitkan sertifikatnya," kata Syahrir dalam sambutannya saat menghadiri acara Sosialisasi Percepatan Penyelesaian TORA di Gedung Daerah, Pekanbaru, Senin (12/1/2020).

Selain lahan yang dimiliki oleh TNI Polri, dikatakan Syahrir, juga masih banyak tanah-tanah sekolah yang belum diserifikasi. Sementara negara menargetkan 2024 semua tanah di Provinsi Riau sudah terpetakan secara menyeluruh.

Dikatakannya, ada baiknya pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dan provinsi, ikut membantu untuk percepatan melakukan sertifikasi ini dengan dimasukkan dalam anggaran di APBD.

"Sebab anggaran APBN untuk melakukan sertifikasi ini terbatas. Artinya masih membutuhkan waktu yang cukup lama jika pemda hanya mengandalkan dari APBN," ungkapnya.

Menurutnya, aset pemerintahan jangan dianggarkan dalam APBN. Sebab, APBN bisa dipakai untuk sertifikasi lahan masyarakat. Hal ini supaya proses bisa disegerakan, agar terselesaikan.

"Pemda diharapkan memetakan semua area yang diminta oleh pemerintah pusat untuk dipetakan. Agar dalam pemberian sertifikat untuk masyarakat benar-benar tertata rapi dalam TORA. Bahkan tanah kuburan, jalan hingga rumah ibadah juga harus terdata dan tercatat secara baik di BPN," jelasnya.

Dalam catatan Badan Pertanahan Nasional, dari luas wilayah 9,2 juta hektar dengan jumlah APL 3,7 juta hektar, baru terdapat 1.482.430 hektar atau 37,50 persen lahan yang sudah terdaftar di BPN. Sedangkan 2.470.430 hektar atau 62,50 persen belum terdaftar.

[grc]