SELATPANJANG – Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si didampingi Wakil Bupati H. Said Hasyim melakukan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ke Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Meranti, bertempat di Aula Kantor Bupati Meranti, Senin (14/1/2019) siang.
Selain penyerahan DPA, juga sekaligus menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi, pada kesempatan itu Bupati Irwan, ingatkan setiap OPD untuk menggunakan anggaran tersebut dengan efektif, efisien dan tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tampak hadir, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Yulian Norwis SE MM, seluruh Kepala OPD dan Pejabat Eselon II dilingkungan Pemkab Meranti, Kabag Humas dan Protokol Meranti Hery Saputra SH, Para Camat dan pejabat lainnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Irwan berpesan agar anggaran itu dipergunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran karena pada dasarnya setiap anggaran Pemerintan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Meranti.
Dari DPA OPD yang diserahkan oleh Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, anggaran paling besar diperuntukan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar 279.6 Miliar lebih, kebijakan itu diambil menurut Bupati untuk memberikan peningkatan pembangunan infrastruktur secara signifikan.
“Hal itu sesuai dengan komitmen kita untuk menggesa pembangunan infrastruktur yang berujung pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kemudahan akses orang dan barang dan memberikan kemudahan lainnya,” ujar Irwan.
Selanjutnya pagu anggaran terbesar kedua dipegang oleh Dinas Pendidikan sebesar 277.6 Miliar lebih, hal ini bertujuan agar OPD ini mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di Kepulauan Meranti.
Dan ketiga terbesar dikelola oleh Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti dengan pagu anggaran sebesar 106 Miliar lebih.
“Sama seperti Dinas PU dan Dinas Pendidikan, pada Dinas Kesehatan kita juga memberikan anggaran yang besar hal ini untuk menjamin dan mendukung pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat, dan komitmen Pemda Meranti dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tergambar jelas pada DPA masing-masing OPD tersebut,” ucap Bupati Irwan.
Lebih jauh disampaikan Bupati dengan telah diserahkannya DPA OPD tersebut otomatis seluruh kegiatan sudah dapat dijalankan untuk itu ia meminta seluruh OPD untuk mempercepat proses pelaksanaan agar kebijakan yang telah dianggarakan dalam DPA dapat berjalan baik, terkendali dan bebas Kurupsi Kolusi serta Nepotisme yang dapat merugikan semua.
Dan kepada OPD yang memiliki anggaran cukup besar Bupati meminta laksanakan kegiatan secara taktis (cepat) dan strategis sehingga proses pelelangan bisa dimulai sesegera mungkin.
“Karena kita ingin kebijakan pembangunan tidak terkendala dan APBD 2019 bisa dituntaskan seperti APBD 2018 lalu,” ucapnya mengakhiri.
Diinformasikan juga, dalam kegiatan itu juga dilakukan pembacaan Pakta Integrtas Bebas KKN yang dikomandoi oleh Kepala Dinas PU Meranti Herman ST MT diikuti oleh seluruh Kepala OPD dilingkungan Pemkab Meranti.
Dalam Pakta Integritas itu Kepala OPD dilngkungan Pemkab Meranti menyatakan berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme dan tidak melibatkan diri pada perbuatan tercela, tidak meminta dan menerima pemberian langsung tidak langsung, hadiah, bantuan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersikap transparan jujur tertup dan akuntable, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap Peraturan Peundang Undangan dalam melaksnaakan tugas khususnya pada bawahan, akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas dan turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan, siap mengudurkan diri jika melanggar.
Selain itu juga dilakukan Lounching penyerahan uang persediaan tanda dimulai pelaksanaan APBD 2019.
Sekedar informasi adapun nama OPD dan jumlah anggaran dalam DPA secara rinci sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah 121 Miliar lebih
2. Sekretariat DPRD 47.5 Miliar lebih
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13.7 Miliar
4. Inspektorat 9.4 Miliar lebih
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 24.3 Miliar lebih
6. Badan Pengelola Pajak dan Aset Daerah 18.6 Miliar
7. Badan Kepegawaian Daerah 8.4 Miliar
9. Dinas PU dan Tataruang Meranti 279.6 Miliar
10. Dinas Pendidikan dan Kebudyaan 277. 6 Miliar lebih
11. Dinas Kesehatan 106 Miliar lebih
12. Rumah Sakit Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 63.3 Miliar lebih
13. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 33.7 Miliar
14. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 32.7 Miliar
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 26.6 Miliar
16. Dinas Perhubungan 18.4 Miliar lebih
17. Dinas Lingkungan Hidup 17.7 Miliar lebih
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.1 Miliar lebih.
19. Dinas Perikanan 15.4 Miliar lebih
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 14.1 Miliar lebih
21. Satuan Polisi Pamong Praja 10.8 Miliar
22. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 9.2 Miliar lebih
23. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 7.4 Miliar lebih
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 7.3 Miliar lebih
25. Dinas Perkebunan dan Hortikultura 6.2 Miliar lebih
26. Dinas Perpustakaan dan Arsip 5.8 Miliar lebih.
27. Kantor Kesbangpolinmas Meranti 3.2 Miliar lebih.