oleh

Bapenda Gagal Capai Target Triwulan Pertama, Firdaus: Masih Dimaklumi

PEKANBARU – Walikota Pekanbaru Firdaus mengatakan, kegagalan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mencapai target pada triwulan pertama tahun 2019, masih dapat dimaklumi. Hal itu mengingat selama waktu tersebut, memasuki masa Pemilihan Umum (Pemilu) atau tahun politik.

“Saya pikir kalau target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai di triwulan pertama ini, kita masih bisa maklum. Karena memang ada tahun politik, maka kita harapkan setelah penetapan presiden tanggal 22 Mei nanti, sektoral normal, investasi masuk, lapangan kerja terbuka, ekonomi bergerak, tentu pendapatan kita masuk,” urainya.

banner 300x250

Selain itu, Firdaus menegaskan bahwa meskipun target triwulan pertama belum tercapai, namun peningkatan signifikan sudah ada di beberapa sektor PAD. Oleh karena itu pihaknya optimis, Pemko dalam hal ini Bapenda akan mencapai target 2019.

“PAD itukan banyak sektor, kalau Pajak Bumi Bangunan (PBB) sudah cukup signifikan peningkatannya dibanding tahun lalu, juga pajak reklame, dan restoran. Walauoun kemarin ada kendala Tapping box yang tidak berfungsi ya,” ujarnya.

“Yang jauh tertinggal memang ada seperti BPHTB, yang kita harapkan, ini dapat segera berjalan PADnya,” terangnya.

Seperti diketahui, Bapenda Kota Pekanbaru tidak mencapai target PAD yang ditetapkan untuk triwulan pertama tahun 2019. Pasalnya, dari Rp152 miliar yang ditargetkan, hanya Rp120 miliar yang mampu dicapai.

Berdasarkan penjelasannya, besarnya PAD dari Januari 2019 sampai 26 April kemarin, secara keseluruhan yang telah tercapai Rp166,9 miliar. Dengan realisasi PAD tertinggi dari Bea Perolehan HaknAtas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp38 miliar dari target Rp200 miliar.

Adapun Pajak Restoran telah tercapai sebesar Rp 36 miliar dari target Rp121 miliar. Lalu dari pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp34 miliar dari target Rp162 miliar.

Selanjutnya, Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp15 miliar dari target Rp130 miliar, pajak hotel sebesar Rp12 miliar dari target Rp45 miliar, serta pajak reklame sebesar Rp22 miliar dari target Rp60 miliar.

“Yang realisasinya terendah dari pajak mineral bukan logam dan sarang burung walet,” ujarnya.