oleh

DPRD Rakor bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Kepulauan Meranti, Ini yang Dibahas

SELATPANJANG – Tanggap darurat virus Corona atau Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama tim gugus tugas dan baznas yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD, Kamis(9/4/2020) pagi.

Tampak hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Meranti, Ardiansyah, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, Kepala Dinas Kesehatan, Dr Misri Hasanto Mkes, Camat Tebingtinggi, Rayan Pribadi SH dan anggota fraksi serta komisi DPRD Kepulauan Meranti.

banner 300x250

Ketua DPRD Ardiansyah mengapresiasi terhadap kerja Tim Gugus Tugas Covid-19, ia juga menyampaikan siap untuk memotong dana pokok pikiran (pokir) dialihkan untuk penanganan Covid-19.

“Sebagai langkah awal dan tahap pertama kami akan alokasikan pokir untuk penanganan Covid-19, kita doakan wabah ini cepat berlalu tentunya kita berharap penerapan social distancing atau kebijakan pencegahan lainya bisa dilakukan secara tegas oleh pihak kepolisian tetapi tetap diimbangi dengan kearifan lokal,” ujarnya.

Ditambanya lagi, pihaknya akan serius melakukan penganggaran untuk penanganan Covid-19 ini tetapi tentunya diimbangi penanganan yang sesuai SOP, jangan sampai memandai-mandai dalam penerapan kebijakan tersebut.

“Contohnya saja dana pilkada di KPUD dan Bawaslu yang peruntukan pilkada nanti, kita minta untuk dikembalikan dulu berapa sisa kegunaannya dan dialihkan ke tim gugus tugas sesuai dengan aturan dan regulasi yang tepat,” tutup Ardiansyah.

Sementara itu, selaku tim gugus tugas Covid-19 Kepulauan Meranti, Dr Misri Hasanto mengatakan pihaknya sudah menyisir setiap kegiatan jangan sampai ada doble anggaran.

“Kami minta anggota DPRD untuk mantau terkait RAB yang telah kami hitung seperti pembelian APD dan alat-alat kesehatan yang telah disusun oleh konsultan,” ujarnya.

Terkait aturan juknis dan aturan penyelenggaraan jenazah korban Covid-19, Dr Misri mengatakan terhadap korban meninggal tentunya menggunakan petunjuk sesuai dengan arahan kementrian dan WHO, pihaknya sudah mempersiapkan seperti buku petunjuk pedoman penyelenggaraan.

“Kita terus melakukan pendataan termasuk menggunakan sistem data basis terpadu (DBT) yang cukup ketat, tetapi masih ada kelemahan sytem tersebut sehingga perlu kerjasama berbagai pihak seperti kecamatan dan desa untuk melakukan croscek kembali warganya dan menyesuaikan dengan data yang ada di posko Covid-19,” tuturnya.

Sementara itu, Dedi Yuhara Lubis selaku anggota komisi II menambahkan perlu untuk diantisipasi pelabuhan tikus dipantau,

“Dari hasil kita kemaren turun kelapangan terlihat beberapa pelabuhan kecil yang dicurigai tempat masyarakat yang keluar masuk daerah tidak terpantau sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Ditambahkannya lagi bahwa, perlu juga tim gugus tugas memperhatikan kawan-kawan wartawan untuk memenuhi informasi publik agar tidak ada simpang siur terkait data. (rls)