Riau Pamer Inisiatif GREEN for Riau di COP31 Turki, Ini 4 Langkah Keadilan Iklim

banner 468x60

Inforiau.ID, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau membawa inisiatif GREEN for Riau ke forum konferensi iklim dunia COP31 di Antalya, Turki, Senin (16/11/2026).

Dalam forum tersebut, Pemprov Riau memaparkan strategi penerapan keadilan iklim melalui tata kelola REDD+ berbasis yurisdiksi, termasuk target penyaluran minimal 80 persen pendapatan karbon untuk masyarakat lokal, masyarakat adat, dan pemerintah daerah.

banner 400x400

Kemajuan inisiatif GREEN for Riau (Growing Resilience through Emissions Reductions, Community Empowerment, and Ecosystem Restoration for a Nurturing Future) dipaparkan Kepala Bappeda Provinsi Riau, Purnama Irawansyah, S.Hut., M.M., bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, A.P., M.Si.

Pemaparan berlangsung dalam acara pendamping COP31 bertajuk Justice You Can Prove: From Principle to Practice in Climate Governance across the Global South di OPEC Fund Pavilion, Blue Zone, Antalya, Turki.

Delegasi Pemerintah Provinsi Riau terdiri atas Purnama Irawansyah, M. Job Kurniawan, serta Dr. Matnuril selaku Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan DLHK Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, Purnama menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon tidak cukup hanya berorientasi pada penurunan emisi.

Menurutnya, perlindungan hak masyarakat, partisipasi bermakna, serta pembagian manfaat yang adil harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program.

“Di Riau, kami memilih untuk mendahulukan keadilan sejak tahap persiapan, bahkan sebelum hasil pengurangan emisi diklaim,” ujar Purnama.

Melalui GREEN for Riau yang diluncurkan pada 8 Mei 2025, Pemprov Riau bersama pemerintah pusat tengah mempersiapkan program REDD+ yurisdiksi berintegritas tinggi dengan menggunakan standar ART-TREES.

Pendekatan tersebut dinilai penting mengingat Riau memiliki sekitar 4,9 juta hektare ekosistem gambut dan dihuni sekitar 6,5 juta penduduk.

Di sisi lain, ketergantungan ekonomi terhadap pemanfaatan lahan selama beberapa dekade turut menghadirkan tantangan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kabut asap.

Empat Langkah Riau Membangun Keadilan Iklim

Purnama menguraikan empat langkah utama yang dikembangkan melalui inisiatif GREEN for Riau untuk memastikan prinsip keadilan iklim diterapkan secara nyata.

Pertama, identifikasi dan pemetaan masyarakat yang berpotensi terdampak program.

Pada wilayah penghitungan kinerja REDD+ seluas sekitar 2,6 juta hektare, telah diidentifikasi lebih dari 800 desa, 138 komunitas adat, dan 141 kelompok perhutanan sosial.

Pemetaan tersebut menjadi landasan untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh akses informasi dan kesempatan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Kedua, penguatan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

Kepala DLHK Riau, M. Job Kurniawan, menjelaskan bahwa GREEN for Riau telah mengembangkan rancangan panduan pelaksanaan FPIC melalui konsultasi bertahap.

Proses tersebut melibatkan masyarakat adat, Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemerintah kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil.

Kelembagaan adat, termasuk Lembaga Adat Melayu Riau, turut dilibatkan sebagai mitra strategis.

Selain itu, hutan adat yang telah memperoleh pengakuan hukum, seperti Imbo Putui di Kabupaten Kampar, juga menjadi bagian dari penerima manfaat program.

Ketiga, penguatan perlindungan sosial dan lingkungan (safeguards), termasuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian keluhan.

Pada September 2026, GREEN for Riau meluncurkan situs web publik beserta mekanisme Feedback and Grievance Redress Mechanism (FGRM).

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memiliki saluran untuk menyampaikan pengaduan sekaligus memantau proses penanganannya.

Keempat, penyusunan mekanisme pembagian manfaat atau Benefit Sharing Mechanism (BSM).

Melalui kelompok kerja multipihak dan konsultasi publik, Riau tengah menyusun pedoman pembagian manfaat dengan target sekurang-kurangnya 80 persen pendapatan karbon disalurkan kepada masyarakat lokal, masyarakat adat, dan pemerintah daerah.

Purnama menekankan bahwa aturan pembagian manfaat harus disusun secara transparan dan tersedia untuk publik sebelum pembayaran berbasis hasil diterima.

Akui Kekurangan, Riau Perkuat Akuntabilitas Program

Selain memaparkan kemajuan, Purnama juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah mengakui dan membuka kekurangan dalam pelaksanaan program.

Ia menjelaskan, hasil penilaian internal pada April 2026 menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal yang perlu diperkuat.

Meskipun prinsip kebebasan dan pelaksanaan konsultasi sebelum pengambilan keputusan telah dinilai terpenuhi, aspek kecukupan informasi, partisipasi efektif, dan keterwakilan perempuan baru terpenuhi sebagian.

Saat penilaian berlangsung, mekanisme pengaduan juga belum tersedia.

Temuan tersebut kemudian menjadi dasar perbaikan program. Lima bulan setelah penilaian, sistem pengaduan akhirnya diluncurkan sebagai salah satu tindak lanjut nyata.

“Keadilan yang dapat dibuktikan berarti memiliki keberanian untuk mempublikasikan kekurangan kita sendiri, kemudian menjadikannya sebagai dasar perbaikan,” pesan Purnama.

Ia mengakui, sejumlah tantangan masih harus dihadapi, terutama dalam memperluas keterlibatan perempuan dan generasi muda, menjangkau desa-desa terpencil, serta meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menangani pengaduan masyarakat.

Kolaborasi Multipihak Jadi Kunci Keberlanjutan

Purnama turut menyoroti pentingnya pendekatan multi-helix yang mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten, lembaga adat, akademisi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, serta media dalam satu kerangka kolaborasi.

Untuk memastikan keberlanjutan program, Pemprov Riau telah membentuk tim koordinasi, tim teknis, dan sekretariat GREEN for Riau melalui keputusan gubernur pada Januari 2026.

Bappeda Provinsi Riau memimpin kelompok kerja perencanaan dan penganggaran guna mendorong integrasi komitmen REDD+ serta prinsip keadilan iklim ke dalam sistem perencanaan dan anggaran pembangunan daerah.

Selain penguatan kelembagaan, program tersebut juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan REDD+ tidak hanya berfokus pada perlindungan ekosistem dan pendanaan karbon, tetapi juga memperhatikan penguatan penghidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan gambut.

Pengalaman Riau Jadi Pembelajaran bagi Negara Global South

Forum Justice You Can Prove turut menghadirkan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, OPEC Fund for International Development, WWF-Indonesia, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) Brasil, serta Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI).

Dialog tersebut membahas penerapan prinsip keadilan iklim agar dapat didokumentasikan, dipantau, dan diverifikasi dalam kebijakan maupun pelaksanaan aksi iklim, khususnya di negara-negara Global South.

Dalam kesempatan itu, Purnama menyampaikan tiga pembelajaran yang dapat direplikasi oleh daerah maupun negara lain.

Pertama, mendahulukan prinsip keadilan sebelum mekanisme pasar. Kedua, mendokumentasikan setiap proses. Ketiga, memberikan ruang kepada masyarakat untuk memeriksa dan memverifikasi catatan pelaksanaan program.

“Hutan dan gambut adalah milik generasi mendatang. Namun keputusan tentang pengelolaannya harus melibatkan masyarakat yang hidup di sana hari ini. Tugas pemerintah adalah memastikan keterlibatan itu dapat dibuktikan,” tegasnya.

Partisipasi Pemprov Riau dalam COP31 sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi yang berintegritas, inklusif, dan berkeadilan.

Inisiatif GREEN for Riau mendapat dukungan UNEP melalui UN-REDD Programme, dengan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) sebagai salah satu mitra pelaksana.

Program tersebut terus mendorong pengembangan kebijakan, penguatan kelembagaan, penerapan perlindungan sosial dan lingkungan, pelibatan masyarakat, serta pembangunan sistem informasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pengalaman tersebut, Riau membawa pesan bahwa keberhasilan aksi iklim tidak semata-mata diukur dari jumlah emisi yang berhasil dikurangi.

Lebih dari itu, keadilan dalam pengelolaan lingkungan harus benar-benar diwujudkan, dirasakan masyarakat, dan dapat dibuktikan melalui proses yang transparan serta akuntabel.

banner 970x250