Inforiau.ID, PEKANBARU – Pemerintah mulai mendorong koperasi perkebunan kelapa sawit untuk memiliki dan mengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat hilirisasi industri sawit sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dapat dinikmati langsung oleh petani.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Republik Indonesia, Farida Faichah, mengatakan pengembangan PKS berbasis koperasi merupakan salah satu upaya agar petani tidak hanya bergantung pada penjualan Tandan Buah Segar (TBS), tetapi juga terlibat dalam rantai industri pengolahan kelapa sawit.
Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah adalah mendorong operasionalisasi pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.
“Pada bulan lalu, Kementerian Koperasi telah meluncurkan operasionalisasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) atau Pabrik CPO di Musi Banyuasin (Muba). Di sana, KUD Sejahtera telah memiliki PKS dengan volume produksi yang sebelumnya 30 ton per jam, kini telah ditingkatkan menjadi 45 ton per jam,” ujar Farida di Gedung Balai Serindit, Rabu (18/11/2026).
Peningkatan kapasitas produksi tersebut dinilai menjadi capaian penting dalam pengembangan usaha koperasi di sektor perkebunan. Dengan kemampuan mengelola pabrik sendiri, koperasi diharapkan memiliki posisi tawar lebih kuat sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi petani sawit.
Farida menjelaskan, keberhasilan KUD Sejahtera di Musi Banyuasin akan dijadikan model percontohan bagi koperasi sawit di berbagai daerah.
Terlebih, koperasi sawit saat ini telah tersebar di hampir 13 provinsi di Indonesia. Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi besar untuk memperluas pengembangan industri pengolahan berbasis koperasi.
“Pencapaian ini kita jadikan sebagai model percontohan bagi koperasi-koperasi sawit di seluruh Indonesia yang sebarannya hampir mencakup 13 provinsi. Harapannya, koperasi-koperasi di daerah lain dapat mengembangkan dan memiliki PKS-nya sendiri,” jelasnya.
Menurutnya, kepemilikan PKS oleh koperasi merupakan bagian penting dari upaya mempercepat hilirisasi industri kelapa sawit.
Selama ini, sebagian besar petani masih berfokus pada kegiatan budidaya dan penjualan TBS. Padahal, melalui kepemilikan fasilitas pengolahan, koperasi berpeluang memperluas kegiatan usaha hingga ke tahap industri hilir.
Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari proses pengolahan kelapa sawit.
“Dengan langkah ini, para petani atau anggota koperasi pemilik kebun sawit tidak berhenti hanya pada produksi Tandan Buah Segar (TBS), tetapi dapat masuk ke rantai pasok selanjutnya. Hilirisasi ini sangat penting agar nilai tambah dapat dinikmati secara langsung oleh para petani dan daerah penghasil komoditas tersebut,” ungkapnya.
Farida menambahkan, pengembangan PKS berbasis koperasi membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Dukungan masyarakat, pemilik kebun sawit, pemerintah daerah hingga Agrinas Palma dinilai menjadi modal penting untuk memperluas model pengelolaan industri sawit tersebut ke berbagai wilayah.
“Alhamdulillah respons dari masyarakat, pemilik kebun sawit, dukungan Pemerintah Daerah, serta pihak Agrinas Palma luar biasa positif,” lanjutnya.
Ia berharap sinergi seluruh pihak dapat terus diperkuat agar koperasi sawit mampu berkembang menjadi pelaku usaha yang berdaya saing dan memberikan manfaat ekonomi lebih luas.
Dengan penguatan industri hilir berbasis koperasi, komoditas kelapa sawit diharapkan tidak hanya menjadi andalan ekspor nasional, tetapi juga menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan anggota koperasi.
“Kita harapkan doa dan kolaborasi dari seluruh pihak dapat terus berjalan dengan baik, sehingga komoditas sawit tidak hanya menjadi primadona ekspor, tetapi nilai tambahnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya para anggota koperasi dan petani sawit.”










