oleh

Pilkada Serentak 2020, IMM Harap Peran Masyatakat Dalam Pencegahan Politik Uang dan Terapkan Prokotol Kesehatan

PEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau, Muhammad Aulia Zia, berharap semua masyarakat untuk bisa meningkatkan partisipasinya dalam melakukan pencegahan terhadap potensi kecurangan politik uang di Pilkada Serentak Riau.

banner 300x250

Pilkada sendiri akan dilakukan serentak di 9 Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau pada 9 Desember 2020, atau 16 hari lagi. Dan Pilkada kali ini disertai dengan bencana Covid-19 yang belum diketahui kapan akan berakhir.

IMM sendiri masuk dalam salah satu Ormas kepemudaan yang mendeklarasikan diri menolak politik uang bersama dengan 18 organisasi lainnya di Pelalawan, sebagai bentuk peran IMM dalam membantu kerja dari Badan Pengawas Pemilu.

Selain menolak politik uang, dia juga meminta kepada semua masyarakat untuk tetap mengikuti prokotol kesehatan Covid-19, seperti menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan dan lainnya.

“Walaupun kita tahu potensi kerumunan saat pemilihan nanti mungkin bisa terjadi, tetapi dengan kesadaran kita bersama, insya Allah kita semua dijauhi dari penyakit ini,” katanya kepada GoRiau.com, Senin (23/11/2020).

Lebih jauh, IMM juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang menyebabkan terjadinya perpecahan diantara masyarakat hanya karena kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

“Mari kita gelorakan tolak politik uang, ciptakan pemilihan yang bersih dan sehat, dengan memilih pada 9 Desember 2020. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap menebar manfaat,” tuturnya.

Untuk diketahui, IMM sebagai organisasi otonom Muhammadiyah yang berfokus pada gerakan keagamaan, kemahasiswaan dan kemasyarakatan pada tanggal 21 November 2020 lalu, bersama OKP, dan Cipayung plus melakukan kegiatan Deklarasi Masyarakat Peduli Pemilu Anti Money Politic se-Provinsi Riau.

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Seminai Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.Turut menyaksikan Gubernur, Bawaslu, Polda, DPRD Provinsi dan lembaga negara lainnya.