PEKANBARU – Gubernur Riau, Syamsuar melakukan evaluasi dan memberi catatan terhadap APBD-P 2021 Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah terkait dengan penyelesaian tunda bayar Pemko Pekanbaru tahun 2021.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani mengatakan memang banyak poin-poin yang menjadi catatan. Namun pada intinya adalah poin-poin evaluasi itu secara administratif berupa data-data. Kemudian antara target dan realisasi APBD juga menjadi catatan oleh gubernur.
“Kita harapkan tunda bayar ini bisa tuntas di tahun 2021. Sehingga APBD Kota Pekanbaru tahun 2022 ini bisa gunakan untuk pembangunan dan kemashlahatan lainnya. Tidak hanya menyelesaikan hutang-hutang,” kata Hamdani, Senin (1/11/2021).
Hamdani juga mengatakan dalam rapat Banggar yang dilakukan Ahad (31/10/2021) malam juga membahas beberapa catatan-catatan yang harus diselesaikan Pemko Pekanbaru dalam APBD-P 2021.
Politisi PKS ini menyebut jumlah hutang tunda bayar dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemko Pekanbaru berkisar Rp300 miliar. Ditambah dengan kewajiban lain sehingga total berjumlah Rp500 Miliar.
Ia juga mendorong Pemko Pekanbaru dapat segera menyelesaikannya dan merealisasikan tunda bayar tersebut.
“Ini PR bagi Pemko dan kita (DPRD) mendesak Pemko untuk segera menuntaskannya. Jadi fokus APBD-P 2021 ini memang untuk menyelesaikan tunda bayar. Konsekuensinya, ya memang kegiatan yang tidak urgent itu ditunda dulu,” bebernya.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Lanjut Politisi PKS ini, APBD Perubahan 2021 sendiri sudah bisa digunakan apabila dokumen tersebut telah ditandatangani oleh piminan DPRD Pekanbaru. Apalagi tahun 2021 sudah tidak menyisakan waktu yang lama.
“Kita mendesak Pemko Pekanbaru agar segera mengeksekusinya karena waktunya tidak banyak lagi. Kita harapkan di bulan November ini sudah bisa tuntas, khususnya tunda bayar karena memang untuk APBD-P 2021 ini fokusnya di penyelesaian tunda bayar,” tutupnya.
