Inforiau.ID, PEKANBARU – Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Riau terus menunjukkan perkembangan. Namun, dari 416 bangunan yang dilaporkan telah rampung 100 persen, baru 114 bangunan yang menjalani proses verifikasi dan validasi (verval).
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang kini berupaya mempercepat proses pendataan sekaligus memastikan seluruh bangunan koperasi memenuhi persyaratan administrasi dan fisik.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi mengalokasikan anggaran dekonsentrasi sebesar Rp3,79 miliar bagi 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Penyerahan Alokasi Anggaran Dukungan Verifikasi dan Validasi serta Penguatan Tugas dan Fungsi Project Management Officer (PMO) KDKMP Provinsi Riau Tahun 2026, Jumat (9/10/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan Pemprov Riau bersama pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen memberikan dukungan maksimal terhadap percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memastikan ketersediaan lahan untuk pembangunan koperasi, baik melalui mekanisme pinjam pakai, hibah, maupun bentuk kerja sama lainnya.
“Pemprov dan Pemerintah Kabupaten Kota konsen memberikan dukungan secara maksimal, salah satunya dengan ketersediaan lahan. Baik pinjam pakai, hibah dan bentuk lainnya, dengan begitu terjadilah percepatan pembangunan,” kata Syahrial Abdi.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam menyukseskan program Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain menyiapkan lahan, Pemprov Riau juga telah membentuk tim verifikasi dan validasi di seluruh kabupaten dan kota.
Tim tersebut bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi sekaligus memastikan kondisi fisik bangunan koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita sudah membentuk secara lengkap tim verifikasi dan validasi kabupaten kota se Provinsi Riau. Dari 416 bangunan yang sudah selesai 100 persen, baru terdata 114 yang sudah Verval. Dari seluruh proses verifikasi dan validasi ini nantinya akan masuk ke dalam sistem secara nasional, namanya SimKopdes. Darisana kita bisa melihat semua progresnya,” ungkapnya.
Dengan demikian, masih terdapat 302 bangunan koperasi yang belum tercatat menjalani proses verifikasi dan validasi.
Syahrial menjelaskan, seluruh hasil verifikasi nantinya akan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SimKopdes).
Melalui sistem nasional tersebut, pemerintah dapat memantau perkembangan pembangunan koperasi secara lebih terukur, termasuk progres verifikasi di masing-masing daerah.
Sementara itu, untuk mempercepat pelaksanaan program, Kementerian Koperasi telah mengalokasikan anggaran dekonsentrasi bagi kabupaten dan kota di Riau dengan total Rp3.796.980.000.
Kabupaten Kampar menjadi daerah penerima alokasi terbesar, yakni Rp787.132.000, disusul Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp436.680.000 dan Kabupaten Siak sebesar Rp427.712.000.
“Alhamdulillah, di tengah kondisi fiskal kita dalam upaya percepatan ini, Kementerian memberikan dukungan anggaran untuk proses ini agar lebih cepat,” pungkasnya.
Berikut rincian alokasi anggaran dekonsentrasi Koperasi Merah Putih untuk 12 kabupaten dan kota di Riau:
* Kabupaten Kampar: Rp787.132.000.
* Kabupaten Rokan Hulu: Rp436.680.000.
* Kabupaten Siak: Rp427.712.000.
* Kabupaten Rokan Hilir: Rp409.776.000.
* Kabupaten Indragiri Hulu: Rp355.968.000.
* Kabupaten Bengkalis: Rp338.032.000.
* Kabupaten Indragiri Hilir: Rp221.448.000.
* Kabupaten Kuantan Singingi: Rp194.544.000.
* Kota Dumai: Rp176.608.000.
* Kabupaten Pelalawan: Rp176.608.000.
* Kota Pekanbaru: Rp158.672.000.
* Kabupaten Kepulauan Meranti: Rp113.800.000.
Dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi dan validasi, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program Koperasi Merah Putih di Riau.
Dengan percepatan pembangunan dan pendataan yang terintegrasi, program ini diharapkan mampu memperkuat kelembagaan koperasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
