RAPP Buka Suara Usai Izin Konsesi 338.536 Hektare Dicabut, Singgung Nasib 41 Ribu Pekerja

banner 468x60

Inforiau.ID, PELALAWAN – Manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya buka suara setelah pemerintah pusat mencabut izin konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan seluas 338.536 hektare di Provinsi Riau.

Pencabutan izin hutan tanaman industri (HTI) perusahaan yang merupakan bagian dari APRIL Group tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.

banner 400x400

Dalam keterangan tertulisnya, Corporate Communications PT RAPP menyatakan telah menerima informasi dari pemberitaan media terkait pencabutan izin konsesi kehutanan tersebut.

“Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait. Saat ini kami menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut, dan akan memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai setelah kami menerimanya,” demikian keterangan perseroan RAPP yang diterima, Jumat (20/11/2026).

Di tengah pencabutan izin tersebut, RAPP menyatakan prioritas utama perusahaan saat ini adalah memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional perusahaan.

RAPP mengungkapkan, bersama Grup APRIL, perusahaan mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang menjadi pemasok barang dan jasa.

“PT RAPP bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja dan mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa. Di luar kegiatan operasional kami sendiri, studi dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan bahwa aktivitas PT RAPP mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia,” demikian pernyataan RAPP.

Perusahaan juga menyinggung perjalanan panjang operasionalnya di Riau yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade, khususnya di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.

Menurut RAPP, keberadaan perusahaan turut mendorong perkembangan kawasan tersebut dari sebuah komunitas kecil hingga menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan.

“Pangkalan Kerinci telah berkembang dari sebuah komunitas yang beranggotakan sekitar 200 orang pada tahun 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan sekitar 250.000 penduduk saat ini. Diperkirakan sekitar 20% dari jumlah tersebut memiliki keterkaitan dengan operasional kami,” tulis RAPP.

Selain menyampaikan dampak terhadap tenaga kerja, RAPP juga mengklaim telah memberikan kontribusi ekonomi yang besar bagi Provinsi Riau.

Perusahaan menyebut telah berkontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau.

Sementara dalam 10 tahun terakhir, RAPP mengaku telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.

RAPP juga menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan bersama Grup APRIL berasal dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan dipasarkan ke lebih dari 100 negara.

“PT RAPP bersama Grup APRIL menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan melayani pelanggan di lebih dari 100 pasar dunia. Lebih dari 85% produksinya diekspor, menghasilkan devisa bagi Indonesia,” demikian pernyataan RAPP.

Di sektor lingkungan, perusahaan turut mengklaim telah menjalankan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab.

Selain mengelola areal tanaman industri, RAPP menyatakan turut melestarikan hampir setengah juta hektare kawasan hutan, termasuk melalui program restorasi lahan gambut Restorasi Ekosistem Riau (RER).

Program tersebut disebut sebagai bagian dari dukungan perusahaan terhadap target FOLU Net Sink 2030 Indonesia.

“Kami tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, para karyawan, masyarakat, serta mitra usaha kami, dan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut seiring tersedianya informasi tambahan,” demikian pernyataan penutup RAPP.

Sebelumnya, Pemerintah Cabut Izin Konsesi RAPP

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melanjutkan penertiban kawasan hutan di Provinsi Riau.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pencabutan izin konsesi PBPH PT RAPP dengan luas mencapai 338.536 hektare.

PT RAPP diketahui merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.

Berdasarkan keterangan Satgas PKH, keputusan pencabutan izin tersebut didasarkan pada sejumlah temuan pelanggaran di kawasan konsesi perusahaan.

Temuan tersebut antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung seluas sekitar 211,54 hektare.

Selain itu, Satgas PKH juga menemukan permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara.

Meski demikian, kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Dalam kegiatan yang sama, Satgas PKH juga melakukan penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Penertiban dilakukan melalui penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) beserta kebun kelapa sawit milik perusahaan tersebut pada areal seluas 42 hektare.

Berdasarkan temuan Satgas PKH, PKS nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan kelapa sawit yang bersumber dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan PKS tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas 42 hektare serta penolakan permohonan tersebut.

Satgas PKH kemudian melakukan penguasaan kembali terhadap areal PKS beserta kebun kelapa sawit PT GSL.

banner 970x250