Inforiau.ID, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai mendorong RSUD Arifin Achmad agar semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan, seiring membaiknya pelayanan kesehatan dan meningkatnya jumlah kunjungan pasien. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan rumah sakit terhadap dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Perkembangan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau sekaligus Ketua Dewan Pengawas RSUD Arifin Achmad, Syahrial Abdi, saat mengikuti tahapan wawancara akreditasi rumah sakit bersama Tim Surveyor dan Pengampu Asesor Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Pekanbaru, Senin (12/10/2026).
Dalam proses penilaian tersebut, Syahrial memaparkan sejumlah capaian rumah sakit, mulai dari pembenahan manajemen, peningkatan kualitas pelayanan medis, pertumbuhan kunjungan pasien hingga perkembangan kinerja keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurut Syahrial, berbagai langkah perbaikan yang dilakukan manajemen RSUD Arifin Achmad mendapat apresiasi dari tim surveyor. Peningkatan pelayanan yang diikuti bertambahnya kunjungan pasien dinilai menjadi indikator positif dalam pengelolaan rumah sakit milik Pemprov Riau tersebut.
“Alhamdulillah dari yang kita paparkan tadi, mereka juga cukup mengapresiasi langkah kita dalam perbaikan pelayanan. Hal itu terbukti dengan berbanding lurusnya angka perbaikan pelayanan, kunjungan pasien dan tergambar dari progres capaian RSUD Arifin Achmad sebagai BLUD,” kata Syahrial.
Ia menjelaskan, membaiknya kondisi keuangan rumah sakit menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian BLUD. Dengan pengelolaan yang semakin optimal, kebutuhan dukungan anggaran dari pemerintah daerah diharapkan dapat dikurangi secara bertahap.
Pengurangan ketergantungan terhadap APBD tersebut nantinya membuka peluang bagi Pemprov Riau untuk mengalokasikan anggaran ke program kesehatan maupun pelayanan publik lainnya yang membutuhkan perhatian.
“Oleh karena itu, karena capaian secara keuangan juga sudah membaik, maka untuk berikutnya fungsi BLUD itu benar-benar bisa mandiri dan maksimal. Dengan demikian, nanti porsi APBD untuk supporting BLUD akan lebih sedikit, yang akhirnya kita bisa mengalihkan untuk penggunaan kesehatan ataupun pelayanan masyarakat lainnya,” jelasnya.
Meski demikian, Syahrial menegaskan bahwa upaya memperkuat kemandirian keuangan harus tetap berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Pemprov Riau, lanjutnya, berkomitmen melakukan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan agar RSUD Arifin Achmad mampu memberikan pelayanan medis yang semakin baik, didukung fasilitas kesehatan yang memadai.
Selain memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Riau, keberhasilan pembenahan manajemen RSUD Arifin Achmad juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi rumah sakit daerah lainnya.
Dua rumah sakit milik Pemprov Riau, yakni RS Petala Bumi dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan, diharapkan dapat mengadopsi langkah-langkah positif dalam peningkatan pelayanan maupun pengelolaan keuangan rumah sakit.
Di sisi lain, Pemprov Riau juga menaruh perhatian terhadap penyelesaian proses akreditasi RSUD Arifin Achmad. Pasalnya, masa berlaku akreditasi sebelumnya akan berakhir pada Desember 2026.
Syahrial menargetkan seluruh tahapan akreditasi dapat dituntaskan sebelum pergantian tahun, sehingga peningkatan mutu dan standar pelayanan rumah sakit dapat terus terjaga.
“Karena masa Akreditasi sebelumnya akan berakhir pada Desember. Target kita sebelum pergantian tahun sudah selesai Akreditasi,” pungkas Syahrial.
