Inforiau.ID, JAKARTA – Komisi III DPR RI mendesak Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap seluruh fakta dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB itu secara khusus membahas perkembangan penyidikan Polri terkait dugaan penyadapan ilegal serta rangkaian tindakan lain yang diduga saling berkaitan dan melibatkan kelompok berinisial LSP.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya meminta Kapolri memaparkan seluruh fakta berdasarkan hasil penyidikan agar perkara tersebut terungkap secara terang.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman kepada wartawan.
Ia menyebut seluruh anggota Komisi III DPR telah mengonfirmasi kehadiran dalam rapat tersebut.
Habiburokhman Soroti Dugaan Tindakan Ilegal Selain Penyadapan
Tak hanya dugaan penyadapan, Komisi III DPR juga meminta penjelasan mengenai rangkaian tindakan ilegal lainnya yang diduga dilakukan atau dikendalikan pihak-pihak terkait perkara tersebut.
Habiburokhman mengungkapkan, dugaan pelanggaran itu mencakup surveilans ilegal, pembunuhan karakter, hingga pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah.
Selain itu, terdapat dugaan penggalangan massa aksi yang disebut berpotensi menghambat pelaksanaan tugas Presiden.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” kata Habiburokhman.
Menurutnya, seluruh informasi tersebut harus didalami secara serius melalui proses hukum untuk memastikan kebenaran dugaan yang disampaikan.
Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan penerapan ketentuan pidana makar apabila rangkaian perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” ujarnya.
Kapolri Tegaskan Komitmen Usut Kasus Secara Profesional
Sementara itu, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa rapat kerja bersama Komisi III DPR merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan parlemen terhadap institusi kepolisian.
Menurut Suyudi, forum tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Kami memandang rapat kerja ini sebagai bagian penting dari fungsi pengawasan DPR RI sekaligus sarana memperkuat akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” tegas Suyudi.
Kapolri juga menegaskan komitmen Polri dalam menangani perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghilangan dokumen elektronik.
Ia memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
“Polri berkomitmen menangani perkara praduga tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah,” lanjutnya.
Komitmen tersebut menjadi penegasan Polri untuk menangani perkara dugaan penyadapan dan pelanggaran terkait lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum.
