Inforiau.ID, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memprioritaskan pelunasan utang atau tunda bayar kepada pihak ketiga yang berasal dari tahun anggaran 2024 dan 2025 melalui APBD 2026.
Langkah tersebut dilakukan dengan menyisir belanja daerah agar seluruh kewajiban pemerintah kepada kontraktor dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, mengatakan penyelesaian tunda bayar menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah karena berkaitan dengan hak penyedia jasa yang telah menyelesaikan pekerjaannya.
Ia menyebutkan, sisa kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga saat ini terus berkurang seiring proses pembayaran yang dilakukan secara bertahap.
“Yang pertama dan terbesar itu untuk membayar utang (tunda bayar) tahun 2024 dan 2025. Memang masih ada sedikit lagi. Tetapi, kami berupaya seluruh utang kepada pihak ketiga bisa diselesaikan tahun ini,” ujar Syahrial Abdi.
Percepatan pembayaran tunggakan proyek tersebut juga mempertimbangkan kondisi keuangan para kontraktor.
Pasalnya, sebagian kontraktor diketahui menggunakan fasilitas pinjaman perbankan sebagai modal kerja untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan di lapangan.
Syahrial mengatakan, pemerintah perlu memastikan kewajiban pembayaran tersebut segera dituntaskan agar tidak semakin membebani pihak ketiga.
“Makanya, kami perlu memastikan kewajiban pembayaran dapat dituntaskan agar tidak semakin membebani pihak ketiga. Selain melunasi utang kepada pihak ketiga, kami juga mengarahkan belanja daerah untuk memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) serta membiayai kebutuhan belanja pegawai,” ungkapnya.
Selain menyelesaikan kewajiban kepada kontraktor, Pemprov Riau juga memastikan pembayaran hak aparatur sipil negara (ASN) tetap menjadi perhatian.
Salah satunya melalui pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi hak ASN.
Pemprov Riau sebelumnya telah merealisasikan pembayaran TPP untuk bulan sebelumnya secara penuh, meskipun pencairannya sempat mengalami keterlambatan sekitar satu bulan.
Terkait pembayaran TPP hingga akhir tahun, pemerintah daerah menyebutkan bahwa anggarannya telah disiapkan dalam APBD Perubahan.
“Kami masih mengalokasikan anggaran TPP ASN selama empat belas bulan dalam APBD Perubahan. Namun, realisasi pembayaran hingga akhir tahun tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah, terutama optimalisasi penerimaan pendapatan,” jelas Syahrial.
Dengan demikian, Pemprov Riau berupaya menjaga keseimbangan belanja daerah, mulai dari penyelesaian tunda bayar kepada pihak ketiga, pemenuhan standar pelayanan minimal, hingga pembayaran hak pegawai.
Penyelesaian seluruh kewajiban tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan optimalisasi pendapatan hingga akhir tahun anggaran 2026.
