Inforiau.ID – PEKANBARU – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mendorong seluruh pemerintah daerah memperkuat tata kelola statistik sektoral dalam kerangka Satu Data Indonesia.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan data yang dihasilkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) akurat, terstandar, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPS Provinsi Riau, Dr. Asep Riyadi, dalam kegiatan Apresiasi Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dan Pembinaan Penyusunan Publikasi Statistik Sektoral Provinsi Riau Tahun 2026 di Pekanbaru, Kamis (19/11/2026).
Asep menjelaskan, ekosistem statistik sektoral yang kuat harus dibangun melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara seluruh pihak terkait.
Dalam hal ini, BPS berperan sebagai pembina data statistik, perangkat daerah sebagai produsen data, sedangkan walidata bertanggung jawab dalam pengelolaan dan integrasi data.
“Data bukan sekadar angka, melainkan fondasi pengambilan keputusan,” ujar Asep Riyadi.
Untuk memperbaiki tata kelola secara berkelanjutan, BPS Riau juga menekankan pentingnya penerapan siklus penguatan statistik sektoral melalui empat tahapan.
Tahapan tersebut meliputi pengukuran tingkat kematangan melalui EPSS, pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui Romantik, pembinaan oleh BPS kepada walidata, produsen data, dan Forum Satu Data, serta penyebarluasan informasi melalui publikasi yang memenuhi standar.
Menurut Asep, evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar skor atau nilai indeks.
Lebih dari itu, EPSS diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong pembenahan sistem pengelolaan data di lingkungan instansi pemerintah.
“EPSS bukan sekadar mengejar nilai indeks, tetapi mendorong perbaikan tata kelola statistik secara berkelanjutan,” kata Asep.
Untuk memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral ke depan, BPS Provinsi Riau merumuskan empat langkah strategis yang perlu dilaksanakan seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Riau.
Pertama, menindaklanjuti laporan hasil EPSS 2026 menjadi rencana aksi dengan memprioritaskan indikator dan domain yang masih memperoleh nilai rendah.
Kedua, menertibkan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral melalui Romantik sebelum kegiatan dilaksanakan. Setiap pengajuan juga harus dilengkapi metadata kegiatan, variabel, dan indikator yang jelas.
Ketiga, menyusun publikasi statistik berstandar dengan menyajikan data berseri minimal empat tahun, terpilah berdasarkan kabupaten/kota, serta dilengkapi analisis yang memadai.
Keempat, memperkuat kolaborasi Satu Data melalui optimalisasi Forum Satu Data, peningkatan peran walidata, serta pendampingan BPS kabupaten/kota sebagai pembina statistik sektoral.
Melalui empat langkah tersebut, BPS Riau berharap penyelenggaraan statistik sektoral di seluruh pemerintah daerah semakin berkualitas.
Dengan demikian, data yang dihasilkan tidak hanya menjadi pelengkap administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi landasan yang kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.










