Inforiau.ID, PEKANBARU – Menghadapi puncak musim penghujan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman banjir. Sebanyak 130 personel gabungan disiagakan, sementara empat unit alat berat telah dikerahkan ke sejumlah wilayah yang dinilai rawan genangan.
Kesiapsiagaan tersebut ditandai dengan apel gabungan yang dipimpin Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru, Markarius Anwar, di halaman Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).
Apel yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru itu melibatkan personel dari BPBD, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kesehatan (Diskes), TNI, serta Polri.
Dalam kegiatan tersebut, Markarius didampingi Kapolresta Pekanbaru Kombes Ronny Riantoko Eppang dan Kepala BPBD Pekanbaru Yuliarso. Mereka turut memeriksa kesiapan personel sekaligus mengecek kelengkapan peralatan penanggulangan bencana.
Markarius mengatakan, langkah antisipasi perlu diperkuat mengingat Pekanbaru mulai memasuki puncak musim penghujan. Terlebih, sejumlah kawasan di Kota Bertuah selama ini dikenal memiliki potensi genangan hingga banjir.
Menurutnya, Pemko Pekanbaru sebelumnya telah menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk memetakan wilayah rawan banjir di masing-masing kelurahan. Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi genangan.
“Kemarin saat coffee morning dengan seluruh camat, kita sudah perintahkan. Begitu juga ketika saya mengumpulkan seluruh lurah di kantor pada awal bulan lalu. Kita minta mereka memetakan daerah mana saja di setiap kelurahan yang selama ini rawan genangan atau banjir,” kata Markarius.
Ia menyebutkan, sejumlah lokasi yang masuk dalam pemetaan sebelumnya telah dilakukan pembersihan parit dan saluran drainase. Namun, masih terdapat beberapa kawasan yang belum tertangani sehingga membutuhkan perhatian dan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait.
Untuk mempercepat pemantauan, Pemko Pekanbaru juga melibatkan lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai garda terdepan di wilayah masing-masing.
Mereka diharapkan dapat segera menyampaikan informasi apabila ditemukan genangan maupun potensi banjir, sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum kondisi semakin parah.
“Yang paling penting adalah bagaimana laporan bisa cepat masuk dan kita punya respons cepat. Kita ingin seluruh unsur yang berada di lapangan bisa segera menyampaikan informasi sehingga penanganan dapat dilakukan secepat mungkin,” jelasnya.
Selain menyiagakan personel, Pemko Pekanbaru juga menyiapkan empat unit alat berat untuk mendukung penanganan di lapangan. Alat berat tersebut telah ditempatkan di empat titik berdasarkan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami banjir.
Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian di antaranya Rumbai, Payung Sekaki, dan Tuah Madani, termasuk beberapa wilayah di bagian belakang kecamatan tersebut.
“Empat alat berat itu sudah kita sebarkan di empat titik berdasarkan daerah yang berpotensi. Sekarang alat-alat tersebut juga sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan penanganannya bisa lebih cepat,” paparnya.
Markarius menambahkan, koordinasi penanganan bencana juga diperkuat melalui grup komunikasi yang melibatkan BPBD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Melalui koordinasi tersebut, setiap laporan maupun pengaduan masyarakat diharapkan dapat segera diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Pekanbaru, Yuliarso mengatakan, apel kesiapsiagaan tersebut melibatkan sekitar 130 personel gabungan dari berbagai instansi.
Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir tidak hanya dilakukan melalui pengerahan personel dan peralatan, tetapi juga dengan menyiapkan sejumlah lokasi yang akan difungsikan sebagai posko penanganan bencana.
“Untuk titik-titik posko yang sudah standby tentu di kantor BPBD sendiri, kemudian di TRC. Kami juga mengusulkan dan meminta kepada camat serta lurah agar kantor masing-masing bisa dijadikan titik posko,” katanya.
Yuliarso menjelaskan, BPBD bersama instansi terkait juga telah memiliki pemetaan kawasan rawan banjir. Tingkat kerawanan tersebut terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari tinggi, sedang, hingga wilayah yang berpotensi terdampak.
Setelah apel kesiapsiagaan, BPBD akan melanjutkan kegiatan dengan rapat koordinasi untuk menetapkan titik kumpul atau lokasi penempatan masyarakat apabila terjadi bencana banjir.
Penentuan titik kumpul tersebut dinilai penting untuk memastikan proses evakuasi dan penanganan warga terdampak berjalan tertib, sekaligus mencegah munculnya persoalan baru akibat aktivitas penanganan bencana.
“Salah satunya menetapkan titik kumpul untuk pengalokasian masyarakat terdampak di lokasi tersebut, sehingga tidak menyebabkan gangguan lain, seperti terhadap lalu lintas.”
