Inforiau.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) untuk mengumumkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut diajukan oleh 120 anggota DPR dari delapan fraksi dan berkaitan dengan polemik dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Agenda rapat paripurna itu dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pembahasan ini menjadi tindak lanjut atas penyerahan dokumen usulan HMP kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memastikan usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR, mulai dari rapat pimpinan, pembahasan Badan Musyawarah (Bamus), hingga rapat paripurna.
Saan menegaskan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan para anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan agenda resmi DPR yang dipublikasikan melalui Parlementaria, rapat paripurna Kamis akan memuat agenda pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI.
Namun, agenda tersebut belum menjadi keputusan untuk memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Pengumuman usulan merupakan tahapan awal dalam proses penggunaan hak konstitusional DPR.
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi
Usulan HMP terhadap Gibran mendapat dukungan 120 anggota DPR yang berasal dari seluruh delapan fraksi di parlemen.
Berdasarkan rekapitulasi dokumen dukungan, komposisinya terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Partai Golkar 11 anggota, Partai Gerindra 11 anggota, Partai NasDem 19 anggota, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 18 anggota, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 28 anggota, Partai Amanat Nasional (PAN) satu anggota, serta Partai Demokrat 18 anggota.
Dari jumlah tersebut, dukungan terbesar berasal dari Fraksi PKS dengan 28 anggota. Berikutnya, Fraksi NasDem dengan 19 anggota, serta PKB dan Partai Demokrat yang masing-masing menyumbangkan 18 anggota.
Saan menyebut jumlah pengusul tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni sekurang-kurangnya 25 anggota DPR yang berasal dari lebih dari satu fraksi.
Dengan dukungan lintas delapan fraksi, usulan tersebut memenuhi persyaratan awal untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
Polemik Persyaratan Pendidikan Jadi Sorotan
Substansi utama usulan HMP berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran ketika mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.
Para anggota DPR pengusul menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional karena menyangkut persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan wakil presiden.
Sejumlah perwakilan pengusul juga menyampaikan pandangan bahwa terdapat persoalan hukum terkait pemenuhan persyaratan pencalonan Gibran. Namun, pandangan tersebut masih merupakan argumentasi dari pihak pengusul yang harus diuji melalui mekanisme hukum.
Pengajuan HMP tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan itu mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Proses Pemakzulan Harus Melalui MK dan MPR
Meski telah mendapat dukungan 120 anggota DPR, proses pemakzulan wakil presiden tidak dapat dilakukan secara langsung oleh parlemen.
Mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Dalam ketentuan tersebut, pemberhentian dapat dilakukan apabila presiden dan/atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
DPR terlebih dahulu harus menggunakan hak menyatakan pendapat dan mengambil keputusan sesuai mekanisme konstitusional. Selanjutnya, pendapat DPR dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa, diadili, dan diputus.
Berdasarkan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, pengajuan permintaan kepada MK harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Rapat tersebut juga wajib dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan melalui rapat paripurna DPR untuk mengajukan usul pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR kemudian wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan tersebut paling lambat 30 hari setelah menerima usul dari DPR.
Keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Konstitusi juga memberikan kesempatan kepada presiden dan/atau wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR sebelum keputusan diambil.
Dengan demikian, dukungan 120 anggota DPR baru menjadi bagian awal dari proses politik dan konstitusional. Usulan tersebut masih harus melewati tahapan pembuktian di MK serta pengambilan keputusan di MPR sebelum dapat berujung pada pemberhentian wakil presiden.
