Inforiau.ID, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kedatangan Gibran menjadi perhatian di tengah memanasnya dinamika politik nasional menyusul kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden serta bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Berdasarkan pantauan media, Gibran tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.15 WIB. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut datang untuk menemui pimpinan MPR terkait penyampaian surat pengunduran dirinya.
Sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).
Informasi tersebut mencuat setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri Gibran kepada sejumlah awak media.
Namun, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya mengaku belum menerima maupun melihat surat pengunduran diri tersebut.
“Saya belum dengar, saya belum lihat,” kata Muzani, Rabu (11/11/2026).
Dengan demikian, penyampaian surat kepada pimpinan lembaga negara menjadi bagian penting dari perkembangan proses pengunduran diri Gibran.
Kabar pengunduran diri tersebut muncul ketika DPR RI tengah memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan Wakil Presiden.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP yang diserahkan kepada pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026).
Dukungan terbesar berasal dari Fraksi PKS dengan 28 anggota. Kemudian Fraksi NasDem sebanyak 19 anggota, PKB dan Demokrat masing-masing 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Gerindra dan Golkar masing-masing 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Usulan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berkaitan dengan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Bagaimana Mekanisme Penggantinya?
Pengunduran diri wakil presiden memiliki mekanisme ketatanegaraan yang berbeda dengan pemberhentian melalui proses pemakzulan atau impeachment.
Ketentuan mengenai kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, apabila pengunduran diri Gibran telah diterima dan mengakibatkan kekosongan jabatan secara konstitusional, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR akan memilih satu di antara dua calon tersebut untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan.
Mekanisme ini berbeda dengan proses pemakzulan yang membutuhkan sejumlah tahapan konstitusional.
Dalam proses pemakzulan, DPR terlebih dahulu harus menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan presiden maupun wakil presiden.
Pendapat DPR tersebut selanjutnya harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses pemberhentian dapat diteruskan kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan UUD 1945.
Dengan adanya dua mekanisme tersebut, perkembangan penyampaian surat pengunduran diri Gibran dan proses HMP di DPR menjadi dua hal yang akan menentukan arah dinamika politik nasional selanjutnya.
