Inforiau.ID, INHIL – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), terus memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).
Komitmen itu diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Peran PPID dan Pengelola SP4N-LAPOR! yang dibuka secara resmi oleh Bupati Inhil, H Herman, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Inhil, Umar Hamdi, S.Pt., di Aula Hotel Harmoni Tembilahan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Kabupaten Inhil tersebut diikuti 85 peserta.
Peserta terdiri dari pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik dan unsur terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.
Turut hadir Kepala Diskominfopers Inhil, Dhoan Dwi Anggara, perwakilan Komisi Informasi Provinsi Riau Ahmad Rayhan Qodri selaku narasumber, para sekretaris organisasi perangkat daerah (OPD), serta sekretaris kecamatan se-Kabupaten Inhil.
Dalam laporannya, Kepala Diskominfopers Inhil, Dhoan Dwi Anggara, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik serta pengelolaan pengaduan masyarakat.
Menurutnya, PPID dan SP4N-LAPOR! memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Keduanya juga menjadi instrumen penting untuk memastikan hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan menyampaikan pengaduan dapat terpenuhi dengan baik.
“Penguatan peran PPID dan pengelola SP4N-LAPOR! ini menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan responsif. Keterbukaan informasi harus diimbangi dengan pelayanan informasi yang baik, sementara setiap pengaduan masyarakat harus dikelola secara serius, mulai dari penerimaan hingga penyelesaian,” ungkap Dhoan Dwi Anggara.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara PPID Utama dengan PPID Pelaksana di masing-masing perangkat daerah.
Dengan koordinasi yang baik, pengelolaan informasi publik diharapkan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dalam sambutan Bupati Inhil yang dibacakan Umar Hamdi, ditegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam membangun budaya keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
“Keterbukaan informasi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam memberikan pelayanan informasi publik secara baik, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Selain keterbukaan informasi, Bupati juga menyoroti pentingnya keseriusan seluruh pengelola SP4N-LAPOR! dalam menangani setiap pengaduan masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan pengaduan tidak boleh hanya sebatas menerima dan mencatat laporan, tetapi harus disertai tindak lanjut hingga persoalan yang dilaporkan mendapatkan penyelesaian.
“Setiap pengaduan yang disampaikan masyarakat harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Jangan hanya sebatas menerima dan mencatat laporan, tetapi pastikan setiap pengaduan diproses dan ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam menjawab aspirasi maupun keluhan yang mereka sampaikan,” tegasnya.
Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut meliputi penguatan peran dan fungsi PPID dalam pelayanan informasi publik serta tata kelola pengaduan melalui SP4N-LAPOR!.
Pembahasan mencakup tahapan penerimaan, verifikasi, disposisi, tindak lanjut hingga penyelesaian pengaduan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Diskominfopers Inhil berharap kapasitas aparatur dalam mengelola informasi dan pengaduan publik semakin meningkat.
Sinergi antarperangkat daerah juga diharapkan semakin kuat sehingga pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Dengan demikian, keterbukaan informasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui pelayanan publik yang responsif dan berkualitas.
