Inforiau.ID, SIAK – Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran dalam melaksanakan pembangunan. Ia menegaskan, keberhasilan penggunaan anggaran harus diukur dari kualitas pekerjaan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan hasil pembangunan berupa jalan yang mulus, sekolah yang layak, fasilitas kesehatan memadai, serta pelayanan publik yang berkualitas dibandingkan sekadar tingginya angka realisasi anggaran.
Pesan tersebut disampaikan Syamsurizal saat membuka Sosialisasi Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Siak di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (19/11/2026).
“Jangan sampai anggaran telah dibelanjakan, tetapi hasilnya tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegas Syamsurizal.
Ia mengatakan, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, pengadaan barang dan jasa harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maupun penguatan ekonomi.
Syamsurizal meminta seluruh OPD tidak sekadar mengejar penyelesaian administrasi dan penyerapan anggaran. Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, serta manfaat pembangunan harus menjadi indikator utama keberhasilan.
Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan seluruh tahapan pengadaan sesuai ketentuan hukum dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Siak, Riko Rosandi, mengingatkan bahwa berbagai persoalan dalam pengadaan barang dan jasa kerap bermula dari lemahnya perencanaan.
Menurutnya, kekurangan pada tahap perencanaan berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pekerjaan.
Karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah lebih cermat mempersiapkan proses pengadaan, mulai dari penyusunan perencanaan, kelengkapan dokumentasi, hingga penetapan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Perencanaan dan dokumentasi itu penting, agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Riko.
Ia menambahkan, mitigasi risiko tidak boleh hanya menjadi materi sosialisasi atau kegiatan seremonial. Kesadaran untuk mengantisipasi persoalan hukum harus menjadi bagian dari budaya kerja seluruh aparatur pemerintah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Siak berharap seluruh aparatur semakin memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa serta mampu mengambil keputusan secara profesional dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan penggunaan anggaran bukan sekadar terlihat dari besarnya dana yang terserap, melainkan dari sejauh mana uang rakyat kembali kepada masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.










