PEKANBARU – Untuk menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19, Pemerintah Provinsi Riau dan sejumlah kabupaten juga kota di Provinsi Riau akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jika diberlakukannya PSBB di Riau akan berdampak pada ekonomi masyarakat dan jumlah pengangguran.
Pengamat Ekonomi di Riau, Edyanus Herman Halim kepada GoRiau.com mengatakan, secara ekonomi penerapan PSBB akan lebih berdampak pada usaha kecil masyarakat. Berbagai mata pencaharian akan terhenti atau terpaksa harus dihentikan.
“Akibatnya pendapatan masyarakat juga akan terhenti. Para pekerja tidak bisa bekerja dan harus dirumahkan. Pengangguran menjadi meningkat. Masyarakat secara psikologis akan merasa tertekan,” kata Edyanus yang juga dosen Universitas Riau, Minggu (12/4/2020).
Dengan adanya penerapan PSBB di Riau, dikatakan Edyanus, masyarakat tidak bisa kemana-mana untuk mencari pendapatan menghidupi keluarganya. Jika pemerintah dan masyarakat yang memiliki rezeki lebih tidak mengambil peduli, maka PSBB akan gagal.
“Masyarakat tidak akan tahan menghadapi dampak ekonomi akibat diberlakukannya PSBB. Mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bila itu tidak terpenuhi mereka akan mencari dengan cara mereka masing-masing. Bila cara-cara baik sudah tidak memungkinkan dikhawatirkan timbul cara yang kurang baik,” ungkapnya
Perlu ada kebijakan dan program khusus menerapkan PSBB oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sambung Edyanus. Masyarakat jangan sampai saling berebut rezeki secara tak terkontrol. Bila itu terjadi maka masalah yang timbul akan lebih sulit. Target untuk mengendalikan wabah corona ini akan sia-sia. Justru masalah bertambah banyak dan wabah penyakit tak teratasi. Sehingga masalah sosial juga datang mengharu birukan kehidupan masyarakat.
“Kita berharap semua komponen masyarakat bahu membahu menghadapi bencana ini. Pemerintah harus transparan dan akuntabel. Kecurigaan masyarakat kian tinggi dan mereka lebih sensitif. Jadi kalau PSBB di implementasikan harus dilakukan dengan adil, transparan dan akuntabel. Pertisipasi masyarakat melalui level-level pemerintahan paling bawah harus dilakukan secara terkontrol dan sistematis,” ujarnya.
Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dijelaskannya, penerapan PSBB harus dilakukan secara hati-hati dan tegas. Bila kepercayaan masyarakat tidak dijaga, maka dengan tensi psikologis yang sangat tertekan masyarakat bisa meledak kemarahannya. Jadi penerapan PSBB ini jangan terkesan asal-asalan dan ikut-ikutan saja tanpa rencana yang matang dan terukur,” jelasnya.
