PEKANBARU – Hampir semua lembaga baik nasional maupun international melakukan reka ulang perencanaan, karena adanya target-target yang tak mungkin lagi direalisir dan program-program yang tak mungkin dilaksanakan, selama masa pandemi Corona atau Virus Deases 2019 (Covid-19). Bank Dunia dan IMF melakukan revisi dalam target pertumbuhan ekonomi global, Uni Eropa juga demikian.
Pengamat Ekonomi di Riau, Edyanus Herman Halim kepada GoRiau.com, Rabu (6/5/2020) mengatakan, bahwa Indonesia sendiri melakukan skenario paling pesimis dimana pertumbuhan ekonomi akan terkontraksi menjadi minus 1,2 persen.
“Ini berarti akan ada pengaruh untuk Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru sehingga perlu ada perubahan-perubahan target. Selain itu, pergeseran anggaran dalam kerangka mengadapi pandemi Covid-19 juga sudah dan harus dilakukan saat ini,” kata Edyanus yang juga dosen di Universitas Riau ini.
Hal yang paling fundamental dikatakan Edyanus, pentingnya adanya penyesuaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Pekanbaru. Dimana bakal ada perubahan pola dan perilaku ekonomi, baik secara global, maupun dalam skala lokal.
“Ada sektor-sektor ekonomi yang bakal tidak mampu bangkit lagi dan ada sektor-sektor yang malah makin dinamis. Ada juga sektor-sektor yang melakukan perubahan dinamika, namun tetap bertahan dalam identitas bisnisnya semula,” ujar Edyanus.
Menurut Edyanus, basis dinamika bisnis kedepan akan lebih mengandalkan teknologi, masyarakat akan semakin tergantung pada kemajuan dan kecanggihan teknologi, termasuk dalam pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu revisi RPJMD Kota Pekanbaru harus lebih berorientasi ke arah itu, sehingga pemerintah mampu menjadi fasilitator dan dinamisator pergerakan kehidupan sosial ekonomi rakyat.
“Jika tidak, maka orientasi dan program-program yang disusun dalam RPJMD tidak sesuai dengan tatanan baru masyarakat Kota Pekanbaru. Jadinya, RPJMD tak bisa dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan APBD. Serta, akan menjadi RPJMD abal-abal,” ulas Edyanus.
Sambung Edyanus, kesulitan akan muncul ketika melakukan evaluasi tahunan atau pun evaluasi lima tahunan. Target-target dalam RPJMD tidak bisa dijadikan acuan, karena sudah tidak sesuai dengan konteks dan perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Contoh sederhananya adalah dalam menentukan PAD. Sudah hampir 5 bulan kita menghadapi Covid-19, dari Januari sampai dengan Mei. Selama itu bisnis hotel dan restoran menjadi terpuruk. Tak mungkin pajak hotel dan restoran bisa dikutip sesuai dengan yang telah ditargetkan sebelumnya,” ungkapnya.
Dikatakan Edyanus lagi, bahwa harus ada penyesuaian. Apalagi dana bagi hasil. Selama Covid-19 harga minyak dunia anjlok sampai batas terendah sepanjang sejarah. Ini berarti pendapatan negara dari migas akan anjlok. Bagi hasilnya ke daerah tentu akan merosot.
“Termasuk bagi hasil pajak karena pemerintah juga melakukan relaksasi pajak. Jadi sudah jelas pendapatan daerah akan berubah drastis akibat Covid-19 ini dan kedepannya bagaimana mungkin tidak merubah belanja pembangunan,” paparnya.
Atas dasar pemikiran itu tentulah segala target- dan program dalam RPJMD harus dilakukan penyesuaian, jelas Edyanus. Kesempatan adanya revisi RPJMD Kota Pekanbaru saat ini maka perlu diakomodir guna membuat RPJMD itu realistis untuk dilaksankan dan dicapai.
“Ingat, kesalahan dalam merencanakan sama dengan merencanakan kesalahan,” jelas Edyanus.
