Izin HTI PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Turun ke Pelalawan Pasang Plang

banner 468x60

Inforiau.ID, PELALAWAN – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai melakukan penertiban kawasan hutan di Provinsi Riau. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran penertiban adalah areal kerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Desa Segati, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

Penertiban tersebut dilakukan menyusul keputusan Menteri Kehutanan RI yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP.

banner 400x400

Dalam kegiatan yang berlangsung Jumat (20/11/2026), Kolonel Cku Edo Edward R menyampaikan bahwa perusahaan tetap beroperasi. Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah keputusan pemerintah mencabut izin pemanfaatan hutan perusahaan tersebut.

Kegiatan penertiban turut melibatkan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Riau Adhi Prabowo, SH, MH, Asisten Intelijen Kejati Riau, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pelalawan Dr. Eka Nugraha, SH, MH, serta Kapolsek Langgam IPTU Bambang RH.

Selain itu, hadir Pasi Ops Kodim 0313/Kampar, Danramil 0313-09/Langgam Kapten Cba Y Zebua, Unit Intel Korem 031/Wira Bima, Babinsa, Bhabinkamtibmas Langgam, serta personel Sat Intelkam Polres Pelalawan.

Sementara itu, Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, dalam keterangan resminya di Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026), menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen menertibkan dan menegakkan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Menurut Barita, langkah tersebut merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan sekaligus memperbaiki tata kelola kehutanan agar sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pencabutan izin PT RAPP tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penerapan Sanksi Administratif Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau.

Dalam keputusan tersebut, luas areal kerja yang izinnya dicabut mencapai sekitar 338.536 hektare.

Pencabutan izin dilakukan berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran. Di antaranya kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas 541,46 hektare, serta kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.

Satgas PKH juga menemukan persoalan terkait perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.

Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal perizinan yang dicabut harus dihentikan dan kawasan tersebut kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.

Penertiban PT GSL di Kuantan Singingi

Selain PT RAPP di Kabupaten Pelalawan, Satgas PKH juga mengungkap hasil penertiban terhadap PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil temuan Satgas PKH, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nonkebun milik PT GSL terindikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Keberadaan pabrik tersebut diduga turut mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Atas temuan tersebut, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 42 hektare.

Permohonan tersebut direkomendasikan untuk ditolak, sedangkan arealnya diusulkan untuk dikuasai kembali oleh Satgas PKH.

Barita Simanjuntak menegaskan, pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab menjaga kelestariannya.

“Pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya,” tegas Barita.

Ia menambahkan, Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.

“Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pengelolaan kawasan hutan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutupnya.

banner 970x250