PEKANBARU – Meski sudah dilaksanakan setiap tahunnya, namun pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih terjadi permasalahan, salah satunya calon peserta didik jalur afirmasi.
Jalur afirmasi adalah jalur masuk yang diperuntukkan calon siswa yang berasal dari ekonomi tidak mampu dan anak penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan pendidikan berkualitas, persentasenya adalah 15 persen.
“Ada masyarakat yang anaknya masuk jalur afirmasi, memiliki kartu Indonesia Pintar (KIP), tapi tidak tertampung di sekolah tempat mereka tinggal,” kata Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati, Kamis (8/7/2021).
Politisi PAN ini menjelaskan, jika persoalan ini tidak bisa diatasi, dia khawatir banyak anak-anak Riau yang terpaksa putus sekolah karena tak mampu menanggung biaya di sekolah swasta.
“Provinsi harus melihat kondisi riil saat ini, kondisi ekonomi sedang sulit, jalur afirmasi malah tidak bisa menampung. Ini harus diperhatikan, mereka mau sekolah dimana lagi?” tambahnya.
Melihat kondisi ini, Ade menambahkan, Pemprov melalui Disdik harus mencari formulasi kebijakan sehingga calon murid yang sebelumnya menempuh jalur afirmasi tetap bisa melanjutkan pendidikannya.
“Ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi. Meskipun sudah ada BOS untuk sekolah swasta. Harus ada strategi dari pemerintah, sehingga menekan angka putus sekolah,” tuturnya.
Beberapa masalah yang mempersulit sekolah untuk menampung calon murid lainnya adalah posisi sekolah yang berada di irisan sejumlah zonasi yang menyebabkan penumpukan calon murid.
Ade mencontohkan SMAN 4 Pekanbaru yang terletak di Kelurahan Maharatu, Sidomulyo Timur, Perhentian Marpoyan, dan sedikit wilayah kecamatan Tampan. Sementara untuk calon siswa dari Kelurahan Maharatu saja sudah tak mencukupi.
Diketahui, Secara proporsi jalur afirmasi memiliki kuota 15 persen dari keseluruhan jalur masuk sementara jalur masuk yakni jalur zonasi sebanyak 50 persen, jalur prestasi 30 persen, dan jalur perpindahan orang tua wali sebanyak 5 persen.
