Inforiau.ID, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih sekaligus melantik Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru.
Sidang tersebut akan digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, guna mengisi kekosongan jabatan wakil presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan keputusan tersebut merupakan langkah untuk mempercepat proses pengisian jabatan wakil presiden setelah pihaknya menerima surat pengunduran diri resmi Gibran pada Kamis (12/11/2026).
Dalam sidang paripurna mendatang, seluruh anggota MPR akan memilih satu dari dua nama calon wakil presiden yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Ahmad Muzani dalam konferensi pers di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V.
Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan juga menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (13/11/2026).
Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengikuti proses pemilihan di MPR.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari sejak surat diterima untuk menyampaikan dua nama kandidat kepada pimpinan MPR.
Untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan, MPR juga membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang.
Tim tersebut bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif kedua calon wakil presiden sebelum proses pemilihan dilaksanakan.
Selain itu, rapat gabungan menyepakati pembentukan tim ad hoc beranggotakan 36 orang yang berasal dari perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD.
Tim ad hoc yang dipimpin langsung oleh tiga Wakil Ketua MPR tersebut bertanggung jawab menyusun draf ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.
Meski konstitusi memberikan batas waktu hingga 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, pimpinan MPR bersama pimpinan DPR, DPD, dan Presiden sepakat mempercepat proses tersebut.
Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan roda pemerintahan nasional dapat berjalan optimal tanpa terlalu lama mengalami kekosongan jabatan wakil presiden.
Muzani mengatakan perhatian dan harapan masyarakat terhadap proses pengisian jabatan tersebut sangat besar.
Karena itu, ia berharap seluruh tahapan pemilihan hingga pelantikan wakil presiden yang baru dapat berjalan lancar.
“Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan. Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar,” ucap Ahmad Muzani.
