Inforiau.ID, PEKANBARU – Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau 2027 disepakati naik sekitar Rp250 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Riau yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja atau buruh, serta pengusaha.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Riau, Roni Rakhmat, mengatakan hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.
“Pagi ini saya akan menghadap Pak Plt Gubernur, untuk melaporkan hasil rapat Dewan Pengupahan,” kata Roni saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Roni menjelaskan, rapat Dewan Pengupahan menyepakati kenaikan UMP Riau 2027 pada kisaran 6,6 persen hingga 6,8 persen dibandingkan UMP 2026.
Meski demikian, Roni belum bersedia mengungkapkan angka pasti UMP Riau 2027. Besaran finalnya masih menunggu keputusan Plt Gubernur Riau.
“Jadi, naiknya sekitar Rp250 ribu. Tapi, nanti akan diputuskan oleh Pak Plt Gubernur. Angka pastinya akan diumumkan secara resmi dalam tempo secepatnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, UMP Riau 2026 ditetapkan sebesar Rp3.780.495,85. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp271.719,63 atau sekitar 7,74 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Riau 2026 untuk sektor minyak dan gas bumi (migas) ditetapkan sebesar Rp3.998.179,46.
Adapun UMSP sektor pertanian dan perkebunan ditetapkan sebesar Rp3.783.741,47.
Berdasarkan jadwal penetapan, gubernur paling lambat menetapkan UMP 2027 pada Sabtu, 21 November 2026.
Hasil rapat Dewan Pengupahan yang mempertemukan unsur pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha tersebut selanjutnya menjadi rekomendasi kepada Plt Gubernur Riau sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan UMP 2027.
Setelah UMP ditetapkan, pemerintah kabupaten/kota akan menggunakan angka tersebut sebagai salah satu dasar dalam pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027.
Penetapan UMK, termasuk upah minimum sektoral, dijadwalkan paling lambat pada 25 November 2026.
Penetapan upah minimum tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Di sisi lain, kebijakan pengupahan juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan dunia usaha serta kondisi perekonomian daerah agar tercipta keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.










