PEKANBARU – Inisiator Panitia Khusus (Pansus) Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yohanis, mengakui fenomena kongkalikong antara pejabat daerah dan pengusaha memang kerap terjadi. Ini yang kemudian menurutnya menjadi sumber masalah konflik.
“Memang banyak kita dengar, ada kepala daerah yang tersangkut kasus lahan, karena ini sangat rawan. Hanya bermodal tanda tangan, kemudian pengusaha dapat izin, mereka tidak perlu mengecek ke lapangan, dan izin itu bisa keluar,” kata Marwan, Sabtu (23/10/2021).
Karena banyaknya proses izin yang tidak melalui prosedur benar dan praktik kongkalikong antara pejabat dan pengusaha inilah yang membuat masyarakat pada akhirnya berkonflik dengan pengusaha.
Ketika konflik terjadi, perusahaan bisa menang di pengadilan karena mereka bisa membuktikan izinnya kepada hakim. Dan bukti-bukti ini memang memiliki posisi yang kuat dalam konteks hukum positif.
“Kita tidak pertanyakan mana sertifikatnya dan mana HGU-nya. Hukum kita kan hukum positif. Masyarakat kita tidak punya sertifikat, mereka hanya mencari nafkah di kampungnya sendiri. Tapi kita pertanyakan bagaimana proses dia mendapatkan izinnya,” ulasnya.
Konflik-konflik yang terjadi selama ini, pada akhirnya memberikan kerugian kepada masyarakat, bahkan ada perusahaan yang membangun parit besar sehingga masyarakat harus berputar jauh untuk bisa masuk ke kebunnya sendiri.
“Pengusaha ini kan semestinya bisa melihat masyarakat sekitar yang masih kekurangan, gandeng mereka. Kalau ada lahan yang tak terpakai, bantu masyarakat. Nanti kalau panen, kan perusahaan itu juga yang beli. Jangan malah mencoba menutup dengan parit besar,” katanya.
#M244571ScriptRootC1191910 { min-height: 300px;text-align:center; display:block;margin:15px 0 }
Fenomena seperti inilah, lanjut Marwan, yang kemudian menjadi dasar kenapa DPRD Riau secara kelembagaan memiliki keinginan membentuk Pansus, salah satunya menuntaskan konflik yang bermula dari izin penggunaan lahan.
“Pansus ini adalah solusi, sehingga masyarakat terbantu, kita tidak ada berpihak kemana-mana, kita tidak menekan ini itu. Kita mau menyelesaikan konflik, sehingga investor bisa berusaha dengan aman dan nyaman dan sesuai harapan, begitu juga dengan masyarakat,” terangnya.
Masyarakat dan pengusaha, menurut Marwan, semestinya bisa menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Dimana, pengusaha bisa menjalankan usahanya dengan aman dan nyaman, dan masyarakat di sekitar perusahaan bisa terbantu, terutama dalam pemanfaatan dana CSR.
“nsyaAllah kita akan bekerja menyelesaikan konflik. Kita tidak mau menjadi bagian dari konflik. Dengan adanya Pansus ini, kita mau kerjasama, mohon dukungan semua pihak, baik Polda Riau, kehutanan dan lainnya,” tuturnya. *
