Inforiau.ID, PEKANBARU – Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau kini diperkuat hingga ke tingkat desa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menyiapkan langkah antisipasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
Penguatan pencegahan ini menjadi perhatian serius, mengingat Riau memiliki karakteristik musim kemarau yang berlangsung dua kali dalam setahun. Koordinasi lintas pemerintahan pun dinilai penting agar potensi kebakaran, terutama di kawasan gambut, dapat diantisipasi sebelum meluas.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, bersama Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Rabu (11/11/2026).
Koordinasi ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar desa menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah kabupaten, kota, hingga pemerintah desa harus diperkuat agar potensi kebakaran dapat dideteksi dan diantisipasi sejak dini.
“Pencegahan harus menjadi perhatian bersama, bukan hanya ketika api sudah muncul dan meluas. Kita perlu memperkuat koordinasi sampai ke desa agar masyarakat juga ikut berperan menjaga kawasan gambut dan mencegah terjadinya kebakaran,” tutur SF.
Ia menjelaskan, kondisi geografis dan karakteristik lahan di Riau membutuhkan strategi pengendalian yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Karena itu, program pemerintah pusat perlu disinergikan dengan kesiapan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait di lapangan.
“Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung upaya yang dilakukan bersama BPGMN, termasuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, kota, dan desa. Harapannya, langkah pencegahan dapat berjalan lebih efektif sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan bisa ditekan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPGMN, Satyawan Pudyatmoko, mengatakan Presiden telah memberikan arahan agar desa menjadi garda terdepan dalam pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan kebakaran hutan.
Untuk merealisasikan arahan tersebut, diperlukan dukungan dan kerja sama yang kuat dengan pemerintah daerah agar program pencegahan dapat menjangkau hingga tingkat desa.
“Harus ada kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah karena desa berada di bawah koordinasi pemerintah daerah. Kami perlu dukungan dan arahan dari Bapak Gubernur agar upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dapat dilaksanakan sampai ke tingkat desa,” ungkapnya.
Satyawan menambahkan, Riau memiliki karakteristik musim kemarau yang berbeda dibandingkan sejumlah provinsi lainnya karena mengalami dua periode musim kemarau dalam setahun.
Kondisi tersebut membuat persiapan dan langkah antisipasi karhutla perlu dilakukan lebih awal, terutama di kawasan gambut yang rentan mengalami kekeringan.
Sebagai langkah konkret, BPGMN akan memprioritaskan inventarisasi seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Provinsi Riau.
Inventarisasi tersebut juga mencakup identifikasi kanal-kanal yang belum memiliki sekat atau sekat kanal yang belum terbangun.
Penyekatan maupun penimbunan kanal diperlukan untuk menjaga kondisi air di kawasan gambut agar tidak mudah mengalami kekeringan.
“Di Riau ini terdapat dua kali musim kemarau, sehingga kita harus mempersiapkan langkah antisipasi lebih awal. Salah satunya dengan melakukan inventarisasi seluruh KHG dan melihat kanal-kanal yang sekatnya belum terbangun agar dapat segera ditangani,”
