Satgas PKH Kuasai Pabrik Sawit di Kuansing, Jejak Dugaan Pasokan Ilegal Terungkap

banner 468x60

Inforiau.ID, KUANSING – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengambil alih pabrik kelapa sawit milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL) di Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Jumat (20/11/2026).

Penguasaan kembali tersebut mencakup pabrik kelapa sawit (PKS) beserta areal perkebunan seluas 42 hektare. Langkah ini dilakukan menyusul dugaan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengolahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan.

banner 400x400

Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menjelaskan bahwa PT GSL merupakan perusahaan pemilik pabrik kelapa sawit nonkebun.

Perusahaan tersebut teridentifikasi membeli dan mengolah hasil perkebunan sawit yang berasal dari aktivitas perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

“Keberadaan pabrik tersebut juga diduga mendorong semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit,” kata Barita Simanjuntak.

Selain mengambil alih pabrik dan kebun, Satgas PKH juga merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 32 hektare.

Menurut Barita, areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.

“Areal tersebut selanjutnya direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH,” tegas Barita yang merupakan mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak).

PT GSL diketahui memiliki pabrik dengan kapasitas pengolahan mencapai 45 ton tandan buah segar per jam.

Meski tidak memiliki kebun sawit sendiri, aktivitas pengolahan di pabrik tersebut selama ini tetap berjalan.

Setelah dikuasai Satgas PKH, pengelolaan PKS GSL selanjutnya akan dialihkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (APN).

Investigasi Eyes on the Forest Sudah Ungkap Sejak 2018

Dugaan aktivitas penampungan dan pengolahan buah kelapa sawit dari kawasan hutan yang kini disorot Satgas PKH ternyata bukan persoalan baru.

Temuan serupa sebelumnya telah diungkap sejumlah organisasi lingkungan melalui investigasi Eyes on the Forest (EoF) pada 2018.

Laporan bertajuk “Cukup Sudah” (Enough is Enough) yang dirilis pada Juni 2018 itu mengungkap aliran tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dari perkebunan ilegal di dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan wilayah sekitarnya.

Dalam investigasi tersebut, EoF menelusuri pergerakan truk pengangkut TBS dari perkebunan yang diduga berada di dalam kawasan hutan.

Hasil penelusuran mengidentifikasi bahwa buah sawit dari aktivitas perkebunan ilegal tersebut mengalir ke 22 pabrik kelapa sawit yang terafiliasi dengan empat korporasi besar di Riau.

Tidak hanya sampai di tingkat pabrik, EoF juga menelusuri rantai pasok minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dihasilkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Melalui mekanisme ketelusuran pemasok (supply chain), EoF menduga produk CPO dari pabrik-pabrik tersebut masuk ke dalam rantai pasok 20 perusahaan multinasional yang memiliki komitmen Nol Deforestasi.

Temuan investigasi itu juga menyoroti dugaan masuknya bahan baku dari perkebunan sawit ilegal yang berada di kawasan hutan ke dalam rantai pasok perusahaan-perusahaan tersebut.

Salah satu pabrik yang disebut dalam laporan EoF adalah PKS milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL).

Dalam laporan tersebut, EoF menyebut TBS dari perkebunan ilegal diduga masuk dan dijual ke pabrik GSL. Sementara itu, produk turunannya berupa CPO diduga dipasok ke perusahaan pengolahan besar, termasuk PT Sari Dumai Sejati (SDS) yang merupakan bagian dari Apical Group.

GSL Pernah Berikan Klarifikasi pada 2018

Menanggapi laporan investigasi EoF tersebut, manajemen PT GSL sempat mengeluarkan surat klarifikasi resmi pada Juli 2018.

Dalam klarifikasinya, perusahaan menyatakan telah memasukkan nomor polisi kendaraan pengangkut TBS ilegal yang teridentifikasi dalam laporan EoF ke dalam daftar hitam (blacklist).

Selain itu, GSL juga menyatakan memperketat komitmen para pemasok untuk mencegah masuknya TBS yang berasal dari sumber ilegal.

Namun, belum tersedia informasi mengenai tindak lanjut kebijakan tersebut, termasuk apakah GSL kemudian memutus hubungan pasokan CPO dengan Apical Group sebagaimana dugaan yang muncul dalam laporan investigasi tersebut.

Hingga Jumat (20/11/2026), Satgas PKH akhirnya mengambil alih kembali pabrik dan areal perkebunan PT GSL di Kuansing atas dugaan keterkaitan operasional perusahaan dengan pengolahan hasil perkebunan dari kawasan hutan tanpa izin.

Di sisi lain, sejumlah organisasi lingkungan, termasuk Greenpeace Indonesia, sebelumnya pernah menyoroti dugaan adanya kendali atau keterkaitan tidak langsung antara PT GSL dengan grup usaha Royal Golden Eagle (RGE), yang merupakan induk usaha Apical Group.

Meski demikian, keterkaitan tersebut merupakan dugaan yang pernah disampaikan organisasi lingkungan. Apical Group sendiri menegaskan bahwa entitas dalam rantai pasoknya tetap terikat pada standar keberlanjutan tanpa memengaruhi struktur kepemilikan masing-masing perusahaan yang berdiri secara independen.

Inforiau.ID telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Apical Group terkait dugaan keterkaitan perusahaan tersebut sebagai penerima pasokan CPO dari PT GSL.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak Apical Group belum memberikan keterangan resmi.

banner 970x250