UMP Jakarta 2027 Resmi Ditetapkan Rp6,1 Juta, Naik 7,1 Persen

banner 468x60

Inforiau.ID, JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka tersebut meningkat 7,1 persen atau bertambah Rp407.065 dibandingkan UMP Jakarta tahun 2026 yang sebesar Rp5.729.876.

Penetapan tersebut diumumkan langsung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, setelah menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027, Jumat (20/11/2026).

banner 400x400

Pramono mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Dengan penetapan tersebut, UMP Jakarta 2027 mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen dari tahun sebelumnya. Persentase kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen.

Pramono menjelaskan, kebijakan kenaikan upah tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan aktivitas dunia usaha di Ibu Kota.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari melalui mekanisme tripartit yang mempertemukan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.

Meski batas akhir penetapan UMP sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11/2026), seluruh proses pembahasan berhasil dirampungkan sehari lebih awal.

“Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” tuturnya.

Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta berupaya menjadi penengah dalam menyatukan perbedaan pandangan antara kalangan pekerja dan pengusaha.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh perlu berjalan beriringan dengan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan usahanya.

“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” pungkasnya.

banner 970x250