oleh

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: BPJS Naik, Covid-19 yang Disepelekan Hingga Jokowi Jadi ‘One Man Show’

PEKANBARU – Setahun sudah Joko Widodo – Ma’ruf Amin memimpin negara ini, Jokowi bisa dikatakan kurang beruntung dalam satu tahun pertama di periode keduanya ini, karena dia dihadapkan dengan situasi Pandemi covid19. Namun, bukan berarti kita tidak bisa mereview kinerja Jokowi dalam satu tahun ini. 

banner 300x250

Di awal periode, kejutan luar biasa datang dari bergabung nya Prabowo dalam kabinet pemerintah Jokowi, dimana Prabowo sebelumnya adalah lawan politik Jokowi di Pilpres 2029 silam.

Hal ini diharapkan supaya bisa menengahi perpecahan bangsa yang terus terjadi meski Pilpres sudah selesai dan KPU telah mengumumkan siapa pemenangnya. Namun ternyata, harapan itu tidak sepenuhnya tercapau, bahkan sampai saat ini benih konflik horizontal antara kedua belah pihak masih saja terasa.

Dua belah pihak tersebut adalah kubu yang mendukung Jokowi dan satu lagi kubu yang berada di oposisi.

Dari segi sosial, kenaikan BPJS dianggap tidak pro kepada rakyat. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pemerintah malah menaikkan tarif BPJS. Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, masih banyak masyarakat yang kesulitan.

Kemudian di awal tahun, saat negara lain sudah mulai sibuk membentengi negaranya masing-masing untuk mengantisipasi virus Covid-19, negara kita terkesan santai saja, karena informasi yang kita dapatkan dari petinggi negeri ini menganggap virus ini sebagai hal yang sepele.

Bahkan, di saat negara lain mulai menutup wisatawan dari luar negri datang ke negaranya. Indonesia melalui influencer-nya malah mengkampanyekan untuk datang ke Indonesia. Disinilah awal mulanya kegaduhan mulai terjadi di masyarakat.

Alhasil, hari ini hampir 8 bulan sudah virus Covid-19 mewabah di negeri kita, sudah banyak trik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai anjuran berjemur, impor jamu, sampai ke kalung anti corona. Kemudian ada yang namanya, PSBB, PSBM sampai ke PHB. 

Namun, sampai hari ini kondisi masih kacau juga, dan kita juga harus mengakui bahwa pemerintah sangat kelabakan dan komunikasi antar instansi terkait sangat buruk dalam penanganan Covid-19. 

Permasalahan bangsa hari ini adalah masalah komunikasi publik, masyarakat jarang sekali mendengarkan pernyataan yang solutif dan menenangkan, justru sebaliknya bahasa tendensi dan nada mengancam yang sering kita dengar. 

Kemudian dari segi ekonomi, tak bisa dipungkiri akibat covid-19 roda perekonomian begitu terpukul karena keterbatasan pergerakan manusia berujung kepada resesi ekonomi.

Selanjutnya, seperti terjatuh tertimpa tangga, Indonesia masuk dalam 10 besar utang luar negri terbanyak. Hari ini, utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 6000 T. Pemerintah seolah tak punya cara lain selain dari menambah utang luar negeri. 

Indonesia yang kaya raya gemah ripah loh jinawi hanya tinggal katanya saja sekarang.

Dari segi kebijakan, pemerintah sempat membuat kebijakan yang tebang pilih, misalnya rumah ibadah ditutup, ibadah haji dibatalkan, kegiatan atau event besar semuanya batal dengan dalih menghambat penyebaran Pandemi Covid-19. 

Namun, kegiatan perpolitikan seperti Musda Partai, bahkan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan dengan dalih mengikuti prokotol kesehatan.

Ini sangat ironis, mau tak mau kebijakan-kebijakan pemerintah harus diterima oleh masyarakat. 

Setelah itu, konflik horizontal yang tidak berkesudahan terus terjadi, mulai dari RUU KPK sampai RUU Omnibuslaw yang kontroversial. Sehingga, tidak sedikit korban tindakan represif dari aparat kepolisian mulai berjatuhan di berbagai pelosok negeri. 

Kemudian, sistem perpolitikan luar negeri Indonesia yang dikenal bebas aktif justru dibawah Pemerintahan Jokowi terkesan lebih cendrung ke China. Ini juga yang menjadi kegaduhan ditengah masyarakat. 

Dari segi Hak Asasi Manusia (HAM), banyak sekali kritikan, saran dan penyampaian pendapat dari Koran Tempo yang memberikan rapor merah kebebasan berekspresi semasa kepemimpinan Jokowi di satu tahun belakangan. Pemerintah dinilai gagal melindungi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. 

Setidaknya, ada 157 kasus yang terjadi dengan korban paling banyak adalah masyarakat sipil, mahasiswa dan aktivis. Sedangkan aktor serangan terhadap masyarakat sipil adalah polisi dan pemerintah. 

Masih menurut Tempo, pemerintah terkesan anti kritik, tertutup dan sangat sedikit sekali mengakomodir aspirasi publik. Tapi, justru terlalu banyak mengakomodir kepentingan elite partai politik. 

Kemudian tak kalah pentingnya adalah satu tahun ini sangat sedikit sekali terlihat peran dari Wapres, Ma’ruf Amin. Sehingga Jokowi terkesan ‘one man show’.

Maka, kita berharap kedepan pemerintah bisa lebih demokratis dan solutif, sehingga bisa menjaga kestabilan nasional.

Penulis: Nofra Khairon (Ketua Pengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)