oleh

Anggaran TGUPP Dicoret, Anies Baswedan: Otoritasnya Ada di Pemprov DKI Bukan Kemendagri

JAKARTA – ‎Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memprotes pencoretan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Menurutnya otoritas APBD berada di tangan Pemprov DKI, bukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Anies mengatakan Kemendagri hanya memberikan rekomendasi dan itu masih bisa untuk tidak dilaksanakan.

banner 300x250

“Otoritasnya ada di kita bukan di Kemendagri. ‎Tapi, kita ingin menghormati. Rasanya bagi kementerian yang mengelola seluruh provinsi, yang lintas waktu, tentunya punya dong preseden, punya dong rujukan, aturan. Ya kita lihat saja nanti,” kata Anies usai menjadi Irup perayaan Hari Ibu di Lapangan ‎Silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2017).

Anies mempertanyakan sikap Kemendagri yang mencoret anggaran TGUPP‎ saat mengoreksi APBD Jakarta 2018, sementara pada era gubernur sebelumnya dana itu tidak dipermasalahkan.

“Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, periode gubernur Pak Basuki, di era gubernur Pak Djarot anggaran untuk TGUPP boleh tuh. Kok mendadak sekarang jadi enggak boleh? Ada apa? Apa ada yang berubah? Apa yang salah?” ujarnya.

Anies belum memutuskan soal saran Kemendagri agar anggaran TGUPP menggunakan dana operasional Gubernur DKI. “Kita lihat saja hari ini. Kita sih relax saja,” katanya.

Meski demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu memastikan tidak akan ada program di Pemprov DKI yang terhambat akibat persoalan pencoretan TGUPP oleh Kemendagri. Pemprov DKI, kata dia, akan terus bekerja kendati tanpa dukungan dari Kemendagri.

“‎Kita akan jalankan amanat. Bagi kita yang penting di Jakarta ini lapangan pekerjaan, yang penting adalah fasilitas pendidikan baik, ketimpangan dibereskan, timnya apapun kita bisa survive enggak ada masalah. Jadi kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat, kita terus kerja tuntas, dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus,” tegasnya.

 

(sal)