oleh

Jawab Kebutuhan Masyarakat Akan Pelayanan Publik yang Transparan, Efisien dan Tepat Waktu, DPMPTSP Bengkalis Taja Rakor PTSP

BENGKALIS-Bupati Bengkalis diwakili Asisten Pemerintahan, Hj. Umi Kalsum membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 di Hotel Marina, Kamis (22/8/2019).

Rakor yang difasilitasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ini mengusung tema “Melalui Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kita Wujudkan Sinergitas dan Komitmen Bersama dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten BengkalisTahun 2019”.

banner 300x250

Bupati Bengkalis dalam sambutan tertulis yang dibacakan Umi Kalsum menegaskan, dalam rangka mengakomodir pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih transparan, akuntabel, berbasis sistem informasi serta menyatukan langkah dan persepsi seluruh pihak dan stakeholder terkait peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik, koordinasi pelayanan satu pintu dipandang penting untuk penyebarluasan informasi kepada publik sebagai penerima layanan dan sekaligus untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus perizinan berusaha, yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Lebih lanjut Umi menambahkan, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

“Penyelenggaraan pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu maupun di kecamatan merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menyederhanakan proses pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien dan tepat waktu,” papar Umi.

Selanjutnya, penyederhanaan pelayanan publik ini akan memberikan motivasi dan keyakinan yang besar bagi pengusaha maupun investor untuk menanamkan dan mengembangkan investasi di daerah.

Sebagai narasumber Kasi Wilayah II, Subdirektorat Fasilitasi Pelayanan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Bina Administrasi Kewilayahan Teguh Subarto, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau Dasuki, Kasi Infrastruktur Pertanahan Suprianto, Kasi Hubungan Hukum Pertanahan Desfrizul.

Pembukaan dihadiri Kadis DPM-PTSP Basuki Rakhmad, para pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pengawas serta para peserta rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.