Inforiau.ID, INHIL – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, mengambil langkah untuk memperkuat keamanan sistem informasi pemerintahan dari ancaman serangan siber, peretasan hingga kebocoran data.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers), Pemkab Inhil mempersiapkan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) guna melindungi sistem elektronik dan menjaga kelancaran pelayanan publik.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar Rabu (28/10/2026), dipimpin Sekretaris Diskominfopers Inhil, Murni, mewakili kepala dinas. Rapat turut dihadiri pejabat terkait serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Murni mengatakan, perkembangan teknologi digital membuat penyelenggaraan pemerintahan semakin bergantung pada sistem elektronik. Namun, kondisi tersebut juga meningkatkan risiko ancaman keamanan siber.
Ancaman itu meliputi peretasan situs pemerintah, penyalahgunaan akun, penyebaran malware, kebocoran data hingga gangguan sistem yang dapat menghambat pelayanan masyarakat.
“Karena gangguan keamanan siber berdampak pada sistem pelayanan publik dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkap Murni.
Menurutnya, pembentukan TTIS menjadi langkah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mencegah dan menangani berbagai insiden keamanan digital di lingkungan Pemkab Inhil.
Ia menegaskan, perlindungan sistem informasi pemerintah tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh OPD.
“Keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, memang ini bukan pekerjaan sehari dan membutuhkan proses. Namun dengan adanya tim dan koordinasi yang baik, Insyaallah kita jadi lebih siap dalam menghadapi ancaman,” imbuh Murni.
Selain pembentukan tim, Murni menekankan pentingnya kecepatan pelaporan, ketepatan koordinasi serta kesiapan penanganan ketika terjadi gangguan keamanan siber.
Melalui rapat tersebut, Diskominfopers Inhil berharap terbangun kesepahaman dan komitmen bersama antar-OPD untuk memperkuat perlindungan data serta keamanan sistem elektronik pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan Pemkab Inhil dalam menghadapi ancaman siber sekaligus memastikan pelayanan publik berbasis digital tetap berjalan aman dan optimal.
