PANGKALAN KERINCI – Bupati Pelalawan, HM Harris langsung mengabsen kehadiran kepala dinas usai Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019, Abdul Nasib SE, membacakan rekomendasi DPRD Pelalawan.
Rapat paripurna DPRD Pelalawan, Senin (20/4/2020), dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD tentang laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerahbtajun anggaran 2019, minim dihadiri kepala dinas.
“Jadi catatan juga. Rekomendasi dari dewan ada ini, kalau orangnya tak ada gimana,” ucap Harris, sembari mengabsen satu persatu kepala OPD, sesaat sebelum memberikan sambutan.
Harris mengatakan, hal itu menjadi tanggungjwab bupati namun secara teknis ada pada OPD.
“Ini tanggungjawab bupati, tapi secara teknis tentu OPD. Kedepan kalau paripurna kalau mewakili minta surat pak Sekda. Jangan sampai dewan bicara salah kita, tapi kita tak tahu. Kedepan agar ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Sebelumnya Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2019, Abdul Nasib SE menyampaikan rekomendasi DPRD Pelalawan. Sejumlah bidang mendapat sorotan Pansus.
“Wisata di Pelalawan tidak hanya satu atau dua, tapi ada Danau Tajwid, TNTN, Taman Marga Satwa Kerumutan, Tugu Equator, air panas di Pangkalan Lesung, Bono dan Istana dan dari bidang objek wisata ini sebagian besar belum tersentuh pembangunan Pemda Pelalawan,” paparnya.
Abdul Nasib juga menyampaikan minimnya kehadiran Kepala OPD ketika rapat-rapat di DPRD Pelalawan.
“Masalah KTP di Pelalawan agar diperbaiki setiap kecamatan dan masih banyak rekomendasi lain termsuk infrastruktur daerah di Pelalawan,” tandasnya.*
