BLT Kabupaten Tak Kunjung Cair, DPRD Kuansing: Picu Kegaduhan di Masyarakat

banner 468x60

TELUKKUANTAN – Hingga saat ini, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau tak kunjung cair. Kondisi ini dinilai memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

banner 400x400

“Kita tahu, BLT dari desa dan Kemensos sudah cair berulang kali. Sedangkan BLT Kabupaten tak jelas kapan cairnya. Ini yang memicu kegaduhan di masyarakat,” ujar Darwis, Anggota DPRD Kuansing, Selasa (11/8/2020) di Telukkuantan.

Dikatakan Darwis, beberapa gejolak muncul di tengah-tengah masyarakat Kuansing. Salah satunya di Kopah, masyarakat mendatangi kantor desa karena tidak terima ada perangkat desa yang menerima bantuan Covid-19 dari Kemensos dan dana desa. Sedangkan yang protes tak kunjung mendapat bantuan.

“Jelas muncul kecemburuan sosial. Mereka hidup bertetangga. Yang ini sudah dapat, berkali-kali malahan, yang ini belum pernah sekalipun. Padahal mereka sama-sama berhak,” papar Darwis.

Kondisi ini, lanjut Darwis, yang membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat Kuansing. Untuk itu, Darwis mendesak agar Pemkab Kuansing segera menyalurkan BLT untuk masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Situasi saat ini, jangan berlama-lama. Masak sudah berbulan-bulan ngurus, tapi tak kunjung selesai. Kalau memang sudah ada anggarannya, salurkan saja. Kasihan masyarakat, hidup susah,” ujar Darwis mempertanyakan kinerja gugus tugas dan OPD terkait.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dissos PMD) Kuansing Napismas baru-baru ini menyatakan bahwa pengajuan dana BLT kabupaten masih berproses di BPKAD.

Menurutnya, ada 11.937 KK yang akan menerima BLT kabupaten. Data tersebut sudah disetujui oleh Bupati Kuansing.

Hendra AP, Kepala BPKAD Kuansing membenarkan bahwa pihaknya sedang memproses pencairan BLT kabupaten yang bersumber dari BTT.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diverifikasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Intinya, ada beberapa pengajuan Dissos PMD tu, selain BLT yang nomenklatornya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada terkait Covid-19,” ujar Hendra.

banner 970x250