Inforiau.ID, PEKANBARU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Riau menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Jumat (30/10/2026).
Lima tuntutan tersebut mencakup persoalan dana bagi hasil (DBH), kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tata kelola keuangan daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD), peredaran narkotika, hingga penyelesaian konflik agraria.
Ketua Umum DPD IMM Riau, Alpin Jarkasih Husein, mengatakan kelima persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius dan langkah konkret pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Riau.
“Dalam audiensi bersama tadi ada lima poin memang yang kita minta agar Pemerintah Provinsi Riau untuk bertindak proaktif. Pertama itu mengoptimalkan dan memperjuangkan dana bagi hasil yang berkeadilan,” kata Alpin di Kantor Gubernur Riau.
Menurutnya, perjuangan memperoleh dana bagi hasil yang berkeadilan menjadi salah satu hal penting untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
IMM Riau berharap pemerintah provinsi lebih aktif memperjuangkan hak daerah agar kekayaan sumber daya alam Riau memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Selain persoalan DBH, IMM Riau juga mendesak pemerintah meningkatkan upaya pencegahan karhutla agar bencana kabut asap tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
“Yang kedua itu tentang mendesak agar mengoptimalkan penanganan pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak berulang terjadi, yang pada akhirnya masyarakat Riau menjadi korban,” jelasnya.
Tuntutan berikutnya menyangkut perbaikan tata kelola keuangan daerah, termasuk peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan perekonomian Riau.
“Ketiga mendesak agar memperbaiki tata kelola keuangan termasuk juga meningkatkan pengawasan hingga melakukan evaluasi terhadap BUMD yang dianggap tidak memberikan dampak kontribusi yang signifikan dalam membangun Provinsi Riau,” ujar Alpin.
Sementara itu, dua tuntutan lainnya berkaitan dengan penguatan langkah pencegahan peredaran narkotika dan penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.
IMM meminta pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam mencegah peredaran narkotika serta mengambil peran aktif dalam membantu penyelesaian konflik lahan di tengah masyarakat.
“Keempat itu terkait dengan mengoptimalkan agar Pemprov Riau dalam hal ini Gubernur mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan peredaran narkotika di wilayah Provinsi Riau. Dan kemudian dilanjutkan dengan meminta agar pemerintah Provinsi Riau agar proaktif melakukan dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan konflik agraria yang hari ini sangat banyak terjadi di Provinsi Riau,” ungkapnya.
Menanggapi lima tuntutan tersebut, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Provinsi Riau.
Ia menyebut audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk membahas persoalan daerah sekaligus menjelaskan langkah yang telah dilakukan Pemprov Riau.
“Hari ini kita sudah duduk bersama adek-adek mahasiswa. Di sini didampingi oleh Pak Sekda, serta Kepala Biro dan Kepala Dinas. Kita berdiskusi membahas berbagai masalah,” terang SF Hariyanto.
Khusus terkait karhutla, SF Hariyanto menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah mengambil langkah antisipasi sejak awal tahun dengan menetapkan status siaga darurat karhutla tingkat provinsi pada Februari 2026.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran, termasuk risiko yang dipengaruhi fenomena El Nino.
“Terkait penanganan Karhutla dari awal Pemprov Riau sudah membuat status siaga darurat tingkat provinsi sejak awal tahun. Kita mengantisipasi lebih awal terkait musim El Nino, makanya ketika terjadi kebakaran satgas langsung turun ke lokasi,” ucapnya.
Menurut SF Hariyanto, keberhasilan penanganan karhutla tidak terlepas dari koordinasi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga unsur terkait lainnya.
Ia mengungkapkan, upaya bersama tersebut mendapat apresiasi pemerintah pusat setelah kondisi karhutla di Riau berhasil dikendalikan hingga tidak ditemukan lagi titik api.
“Sampailah akhirnya kita diberikan apresiasi oleh pemerintah pusat karena sudah tidak ada lagi titik api. Kuncinya kita berkolaborasi, sehingga Provinsi Riau keluar dari daerah prioritas penanganan Karhutla,” tuturnya.
Di akhir pertemuan, SF Hariyanto mengapresiasi berbagai kajian dan masukan yang disampaikan IMM Riau sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan daerah.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan terima kasih sudah memberi masukan-masukan dan kajian yang sudah kalian berikan,” ujarnya.
Ia berharap komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa terus diperkuat untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Riau.
