PEKANBARU – Sekrektaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FPKMR), Muhammad Herwan mendukung penuh Pemerintah melakukan penindakan tegas oknum pejabat yang melakukan penyelewengan terhadap Covid-19.
Covid-19, katanya, telah mengakibatkan resesi ekonomi, yang ditandai dengan menurunnya investasi, meningkatnya jumlah pengangguran, menurunnya produksi, meningkatnya PHK, dan menurunnya daya beli masyarakat.
“Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk penanggulangan COVID-19, dan terpaksa mengubah alokasi anggaran pembangunan,” ujarnya dalam rilis yang diterima GoRiau.com, Jumat (1/1/2022).
Akan tetapi secara umum di berbagai daerah, termasuk di Riau strategi dan program penanggulangan COVID-19 yang dilaksanakan belum efektif.
Buktinya, tingkat penularan masih tinggi. Bahkan dana sosial bantuan langsung untuk menolong masyarakat, belum terealisasi sebagaimana diharapkan, tidak tepat sasaran, metoda penyampaian bantuan kurang efektif, terindikasi pula bantuan itu dikurangi dengan berbagai alasan administrasi, bahkan disalahgunakan.
“Kita mendukung pelaksanaan hukuman yang berat bagi pejabat dan jajarannya yang menyalahgunakan wewenang dalam program penanggulangan Covid-19,” kata Herwan.
Disampaikan Herwan, berdasarkan laporan Satuan Tugas penanganan Covid-19, jumlah kasus sampai beberapa hari menjelang akhir Desember 2020 total tercatat 700.097 kasus. Jumlah orang yang meninggal total 20.847 korban jiwa.
Sampai hari ini, lanjutnya, belum ada tanda-tanda bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Bahkan, laporan kasus positif tertular dan korban jiwa masih fluktuatif.
Justru menjelang akhir tahun ini, dunia dibuat semakin khawatir karena tersiarnya berita dari Inggris, dimana ditemukan varian virus baru Corona yang dikenal sebagai SARS-CoV-2/B117 yang mengalami mutasi genetika dengan tingkat penularan mudah menular.
Sebagai bentuk antisipasi, FKPMR mendukung Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan DPRD dan instansi vertikal untuk melaksanakan sungguh-sungguh pendekatan tatakelola kolaboratif (collaborative governance).
Tentunya dengan cara mengajak, merangkul, bahu-membahu berbagai komponen masyarakat seperti akademisi, kalangan swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, partai politik, berbagai organisasi kemasyarakatan (organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi pemuda, organisasi perempuan, organisasi profesi, organisasi paguyuban, dan sebagainya), dan media massa (mainstream, online, medsos) untuk melaksanakan protokol kesehatan secara konsekuen.
Kepada masyarakat, FKPMR menghimbau dengan penuh kesadaran untuk ikut bersama-sama pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 dengan melindungi keluarga masing-masing.
“Tidak sepenuhnya melempar tanggungjawab pencegahan penularan Covid-19 kepada pemerintah,” tuturnya.
